Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nama Nono Sampono Muncul sebagai Calon Ketua DPD

Kompas.com - 02/10/2014, 15:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Nono Sampono, anggota terpilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Maluku Utara, tiba-tiba muncul menjadi salah satu kandidat calon Ketua DPD RI periode 2014-2019.

Nono yang merupakan mantan Komandan Pasukan Marinir TNI AL ini digadang-gadang telah mendapat dukungan resmi dari sebanyak 70 anggota DPD terpilih lainnya. Ini berarti Nono mendapat lebih dari 50 persen dukungan dari total 132 anggota DPD terpilih periode 2014-2019.  Ke-70 pendukung Nono adalah anggota DPD dari provinsi di wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur.

"Berdasarkan lobi internal, dukungan terhadap Nono semakin kuat. Saya perkirakan dukungan akan terus menguat, menjelang rapat pemilihan ketua," ujar Ahmad Nawardi, anggota terpilih DPD RI dari Jawa Timur, Kamis (2/10/2014).

Seperti dijadwalkan, rapat pemilihan Ketua DPD RI periode 2014-2019 sedianya akan digelar pada Kamis ini mulai pukul 14.00. Sementara itu, anggota DPD dari Sulawesi Barat, KH Syibli Sahabudin, memaparkan dalam lobi dan rapat internal Kamis pagi bahwa sejumlah anggota DPD RI wilayah Indonesia timur mengerucutkan pilihan mereka kepada Nono Sampono.

"Tadinya, ada dua orang nama yang digadang. Kemudian dua nama tersebut meredup. Lalu kemudian muncul nama Nono Sampono," katanya.

Syibli menilai Nono adalah sosok baru, tetapi sangat layak memimpin DPD RI. Nono dikenal berpengalaman di bidang militer. Selain pernah menjadi Komandan Pasukan Marinir, dia juga pernah menjabat Kepala Basarnas.

"Modal ketegasan yang dimilikinya akan membawa DPD semakin kuat dalam mengawasi jalannya pemerintahan ke depan. Sosok Nono akan menjadi alternatif dibandingkan calon lain. Dia bisa dibilang cukup inovatif dan banyak mendapat dukungan," papar Syibli dalam keterangan persnya yang diterima Warta Kota, Kamis (2/10/2014) siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com