Untuk Kursi Pimpinan DPR, PDI-P Pilih Lobi PAN dan PPP daripada Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mencoba melobi Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR periode 2014-2019. Dua partai tersebut dinilai lebih mudah didekati dibandingkan partai lain dari Koalisi Merah Putih (KMP) atau Partai Demokrat.

"PPP dan PAN lebih berpeluang. Kita akan mencoba melobi mereka," kata politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014).

Eva menjelaskan, meski tergabung dalam KMP, PPP dan PAN lebih mudah didekati karena elite partainya tidak satu suara. Di dua partai itu, kata Eva, tak ada sosok ketua umum yang benar-benar dipatuhi.

Sementara itu, Demokrat, kata dia, cenderung patuh dengan instruksi Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.

"Demokrat sudah menyatakan di luar pemerintahan. Sudah sulit," ujar anggota Komisi III DPR itu.

PDI-P terancam tidak mendapat kursi pimpinan DPR selanjutnya jika gagal melakukan lobi dengan partai di luar koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang diajukan PDI-P.

Dengan putusan itu, PDI-P sebagai pemenang Pileg 2014 tidak otomatis mendapat jatah ketua DPR. Menurut Mahkamah, masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan anggota DPR terpilih untuk memilih pimpinannya yang akan memimpin lembaga DPR.

Berdasarkan tata tertib, pimpinan DPR diajukan dalam satu paket yang berisi lima orang dari fraksi yang berbeda. Sementara itu, PDI-P saat ini hanya berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.