Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Rakyat Korban Pilkada oleh DPRD, Kenapa Dijadikan Pelaku?"

Kompas.com - 27/09/2014, 16:52 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, rakyat kerap kali dijadikan alasan untuk menolak Pilkada langsung karena berpotensi menyebabkan menjamurnya politik uang. Padahal, kata Titi, rakyat justru adalah korban dalam Pilkada melalui DPRD karena tidak dapat memperjuangkan hak demokratisnya.

"Alasan Pilkada kembali ke DPRD selalu menggunakan rakyat sebagai pelaku politik uang, konflik, dan lain-lain. Kita sebagai korban kenapa ditempatkan sebagai pelaku," ujar Titi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Titi mengatakan, demokrasi butuh kesabaran karena godaan untuk kembali ke otoritarian dan fasis sangat kuat. Menurut Titi, saat ini rakyat tengah memghadapi ujian setelah ditetapkannya UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

"Kesabaran kita sekarang diuji, kita diminta sabar dengan perilaku politisi," kata Titi.

Titi menilai, hasil sidang paripurna penetapan RUU Pilkada merupakan sesuatu yang emosional bagi masyarakat. Menurut Titi, tidak nampak adanya kedaulatan rakyat yang dijunjung terhadap hasil penetapan undang-undang tersebut.

"Di forum itu tidak ada suara rakyat tapi suara partai. Kami yakin bukan pertimbangan untuk rakyat tapi pertimbangan untuk elite," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemungutan suara dalam sidang paripurna itu mendapatkan 135 suara mendukung pilkada langsung dan 226 suara untuk pilkada lewat DPRD. Opsi pilkada langsung dimotori oleh Fraksi PDI-P dengan dukungan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat. Adapun opsi pilkada lewat DPRD diusung oleh Koalisi Merah Putih, yaitu Gerindra, PKS, PPP, dan Golkar.

Demokrat semula berada satu kubu dengan Koalisi Merah Putih. Namun pada saat terakhir fraksi ini menyatakan mendukung pilkada langsung tetapi menyertakan 10 syarat mutlak untuk dukungannya itu. Ketika usulan ini tak diakomodasi sebagai opsi ketiga dalam voting, Fraksi Partai Demokrat menyatakan netral dan walkout .

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com