Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Simbol Partai Demokrat di Acara Koalisi Merah Putih

Kompas.com - 26/09/2014, 14:40 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Semua anggota DPR terpilih dari partai Koalisi Merah Putih hari ini akan mendapat pembekalan dari ketua umum partainya di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014). Pembekalan diberikan sebagai bekal sebelum anggota DPR terpilih itu melenggang ke Gedung Parlemen, di Senayan.

Di lokasi acara, di dalam dan di luar ruangan, bertebaran simbol Partai Demokrat. Simbol tersebut terpampang di banner di belakang podium. Sementara itu, di luar Hotel Sultan, berkibar beberapa bendera Partai Demokrat yang berjajar bersama bendera partai Koalisi Merah Putih lainnya, yakni Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB, dan Partai Golkar.

Mengapa ada simbol Partai Demokrat? Bukankah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pihaknya menjadi penyeimbang dengan tidak berada di Koalisi Merah Putih dan tak berkoalisi dengan partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla?

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tak mengetahuinya. Ia menolak memberikan penjelasan dan menyerahkannya kepada para ketua umum.

"Saya belum dapat konfirmasi," kata Muzani, sesaat sebelum acara dimulai.

Dalam acara ini, semua anggota DPR periode 2014-2019 dari partai Koalisi Merah Putih akan menerima wejangan. Acara ini telah direncanakan jauh hari sebelumnya.

Acara dimulai sekitar pukul 14.28 WIB. Hadir di lokasi adalah para pimpinan Koalisi Merah Putih, yaitu Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, MS Kaban, Suryadharma Ali, dan Akbar Tandjung. Sementara itu, Presiden PKS Anis Matta terkonfirmasi hadir, tetapi masih dalam perjalanan. Untuk Partai Demokrat, sampai acara dimulai, belum tampak perwakilannya hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com