Hanura: Pilkada Langsung Punya Kekurangan, tetapi Bisa Disempurnakan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Hanura, Yani Miryam, mengatakan bahwa opsi pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan opsi terbaik dalam penentuan kepala daerah. Kalaupun ada kekurangan, sebaiknya dilakukan penyempurnaan, bukan diganti dengan opsi pilkada melalui DPRD.

"Banyaknya kelemahan pada pilkada langsung bisa kita perbaiki," kata Yani, saat menjadi juru bicara Fraksi Hanura di sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Yani mencontohkan mengenai praktik politik uang yang dianggap banyak terjadi pada pilkada langsung. Yang harus digenjot adalah perbaikan moral calon kepala daerah dan masyarakat yang akan memilih.

Mengenai tingginya biaya pilkada langsung, kata Yani, argumentasi itu juga dapat dipatahkan dengan aturan ketat mengenai pembiayaan pilkada dalam undang-undang. Ia justru tak meyakini jika pilkada melalui DPRD dapat digelar dengan biaya yang lebih murah.

"Soal konflik horizontal karena pilkada langsung, itu kan pemicunya karena yang kalah memicu konflik dan rakyat diajak di dalamnya," ujarnya.

RUU Pilkada akan disahkan dalam paripurna hari ini. Setelah mendengar pandangan fraksi, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menskors paripurna sampai pukul 19.30 WIB agar para pimpinan fraksi memiliki waktu lobi untuk menyederhanakan opsi.