Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Gagal Optimalkan 140 Pelabuhan Penyebab Ekonomi Biaya Tinggi

Kompas.com - 25/09/2014, 16:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki lebih dari 140 pelabuhan laut dalam berskala internasional. Namun, pemerintah telah gagal mengoptimalkanya. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menganggap kondisi itu yang menyebabkan harga barang lewat jalur distribusi laut mahal.

Danang menyebut, efisiensi keluar masuknya kontainer pembawa barang dari pelabuhan itu hanya 10 persen saja dari kapasitas pelabuhan yang ada. Angka tersebut tentu belum optimal.

"Minimnya aktivitas bongkar muat kapal itu menyebabkan biaya logistik semakin tinggi hingga 30 persen dari harga bahan baku," ujar dia dalam diskusi Kongres Maritim Indonesia di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, yang disiarkan lewat siaran pers, Rabu (25/9/2014).

Sebagai contoh, ada kapal pengangkut barang ke arah timur Indonesia. Muatan kapal ketika berangkat dipastikan lebih banyak ketimbang muatan kapal ketika pulang. Kondisi tersebut memaksa pengelola distribusi membebankan harga kargo ketika waktu keberangkatan saja.

Tingginya biaya distribusi ini, lanjut Danang, menyebabkan harga jeruk Pontianak lebih mahal ketimbang jeruk dari Tiongkok. Bahkan untuk biaya bongkar muat dan kirim kargo ke Papua lebih mahal daripada ke luxemburg.

"Belum lagi biaya transportasi barang itu bisa menambah 20 sampai 25 persen harga akhir barang," lanjut Danang.

Danang berharap persoalan tersebut mampu diselesaikan di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni melalui program tol lautnya. Dengan tol laut, Danang yakin harga barang di seluruh Indonesia dapat ditekan sehingga pemerataan terjadi dan barang dagangan kian kompetitif.

Tol laut merupakan salah satu program Jokowi - Jusuf Kalla untuk menciptakan pemerataan harga barang di Indonesia. Tol laut itu sendiri yakni sistem distribusi barang skala besar yang menggunakan jalur laut.

Adapun infrastruktur tol laut yakni kapal berkapasitas besar dan pelabuhan laut dalam (deep sea port). Rencananya, deep sea port akan dibangun di setiap pulau besar Indonesia sebagai gerbang masuk barang. Dari sana, barang kebutuhan rakyat itu akan diteruskan ke sejumlah daerah melalui kapal kecil atau melalui jalur darat. Sistem distribusi itu dipercaya membuat biaya distribusi lebih murah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com