Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sempat "Nongol" dalam Konsolidasi Suryadharma dengan Pengurus PPP

Kompas.com - 25/09/2014, 06:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto ternyata sempat menghadiri konsolidasi antara Suryadharma Ali dengan para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2014) malam.

Hal itu disampaikan oleh Suryadharma Ali. Menurut dia, Prabowo hanya hadir sebentar untuk mengucapkan terima kasih.

"Pak Prabowo hanya mengucapkan terima kasih kepada fungsionaris PPP dari DPP dan DPW yang telah bersama-sama Pak Prabowo dalam pilpres 2014 dan Koalisi Merah Putih," kata Suryadharma, seusai pertemuan dengan DPW dan DPC se-Kalimantan, Papua Barat dan DKI Jakarta, Kamis (25/9/2014) dini hari. 

Ia membantah jika kunjungan Prabowo itu bertujuan untuk merekatkan lagi hubungan PPP yang saat ini mulai merenggang dengan Koalisi Merah Putih. Menurut dia, PPP tetap solid berada dalam barisan Koalisi Merah Putih meski sedang dilanda perpecahan internal.

Suryadharma mengungkapkan, pertemuan elite Koalisi Merah Putih di kediaman Prabowo, Rabu siang, untuk menggambarkan kesolidan itu. Sebelumnya, foto pertemuan tersebut sempat diunggah Prabowo di akun Facebook dan Twitter-nya.

"Kemarin siang, jam 12 Koalisi Merah Putih melakukan pertemuan di Hambalang dengan para ketua umum partai," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, konflik di internal PPP berawal dari pelengseran Suryadharma Ali dari kursi ketua umum pada 9 September lalu, dalam rapat pengurus harian. Pelengseran ini dimotori oleh kubu Sekjen Muhammad Romahurmuziy, Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa.

PAsca-diberhentikan, Suryadharma mengeluarkan keputusan pemecatan terhadap sejumlah petinggi partai tersebut karena dianggap tidak menaati AD/ART parpol. Hingga kini, masih ada dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang ka'bah itu. Baik kubu Suryadharma mau pun Emron mendaftarkan susunan organisasi DPP PPP ke Kementerian Hukum dan HAM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com