Anggota Fraksi PPP Ingin Tak Ada Sanksi dari DPP dalam Paripurna RUU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahkmad Muqowam, mengatakan, sebaiknya DPP PPP tidak memberikan sanksi bagi anggota Fraksi PPP di DPR dalam memilih mekanisme pemilihan pilkada langsung atau tidak langsung di sidang paripurna DPR lusa.

"Saya berharap DPP jangan pernah memberi sanksi untuk Fraksi PPP (dalam sidang paripurna RUU Pilkada)," ujar Akhmad Muqowam, saat ditemui dalam rapat Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Pilkada, Pemda, dan Administrasi Pemerintahan, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2014).

Menurut Muqowam, perpecahan PPP hanya akan merugikan rakyat yang memilih dan memberi dukungan pada PPP. Muqowam mengatakan, selama pembahasan RUU Pilkada, anggota DPP maupun anggota fraksi yang berada di DPR tidak pernah memberikan perhatian secara serius, misalnya soal keberpihakan saat harus memilih pilkada langsung dan tidak langsung.

"Padahal, PPP punya instrumen sendiri. Mungkin minta rekomendasi ke NU atau Muhammadiyah," kata Muqowam.

Pasca-pemilu presiden, PPP kembali mengalami konflik internal. Aksi saling pecat mewarnai drama politik di dalam tubuh partai. Perpecahan tersebut juga menimbulkan perbedaan pandangan, termasuk pilihan masing-masing kader partai dalam menentukan pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung atau melalui DPRD.