Politisi Golkar: Lebih Bermartabat Gadai SK Anggota Dewan daripada Korupsi

"Soal jual SK ini sebetulnya terjadi di mana saja, termasuk sampai ke daerah. Ini fenomena sosial di negara yang sedang berkembang begini. Di DPR pun nanti lihat saja, juga akan kejadian lagi seperti ini," kata Agun di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Agun mengatakan, pada saat anggota baru DPR dilantik pada 1 Oktober mendatang, biasanya bank-bank langsung gencar mendekati anggota Dewan. Mereka menawarkan pinjaman dengan bunga yang lunak.

"Dia (bank) kan cari orang yang punya kapasitas untuk mengembalikan. (Orang-orang ini) kebetulan sudah anggota DPR, lalu ditawarkan; apalagi bunga rendah. Siapa tahu dia mau beli mobil, kan bisa," ucap Agun.

Politisi Partai Golkar tersebut menuturkan, anggota DPR RI tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas. Setiap anggota hanya diberikan bantuan dana transportasi sebesar Rp 150 juta. Oleh karena itu, dia menilai wajar apabila ada anggota yang ingin kredit kendaraan saat dilantik sebagai anggota Dewan dengan menggadaikan SK pengangkatannya.

Selain itu, Agun juga menilai, tidak semua orang yang menjadi anggota Dewan sebelumnya memiliki penghasilan besar. Oleh karena itu, dia pun berpendapat bahwa fenomena penggadaian SK pengangkatan anggota Dewan ini sebagai bagian dari belum tingginya pendapatan per kapita di Indonesia.

"Menurut saya, ini cara yang lebih bermartabat daripada harus korupsi, memeras orang. Daripada sok kaya, tetapi merasin orang. Untuk kasus ini, tidak ada etika pejabat publik yang dilanggar," tutur dia.