Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indra Piliang: Banyak Kader Golkar Setuju Pilkada Langsung

Kompas.com - 20/09/2014, 20:02 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi Partai Golkar Indra J Piliang menyebutkan, banyak kader partainya yang tidak setuju pemilihan umum melalui DPRD. Oleh sebab itu, Indra yakin bahwa sidang paripurna di DPR pada 25 September 2014 akan menarik karena akan terjadi silang pendapat dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah.

"Dari Golkar, ada yang tidak mendukung opsi pilkada tidak langsung. Artinya, banyak yang mendukung opsi pilkada dipilih rakyat," ujar Indra dalam sebuah diskusi politik di Restoran Rarampa, Jakarta Selatan, Sabtu (20/9/2014).

Indra memprediksi bahwa sidang paripurna itu akan berlangsung hingga voting yang dilakukan secara terbuka. Hal itu akan membuat sidang tersebut menjadi menarik.

Menurut Indra, kader Golkar yang pendukung pilkada langsung sebagian besar merupakan kalangan muda yang berpandangan progresif. Mereka menyebut bahwa pilkada tidak langsung akan memunculkan oligarki politik lokal.

"Kalau kepala daerah dipilih DPRD, maka dia akan mengirimkan anaknya jadi DPRD. Ini kan merusak politik itu sendiri," kata Indra.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja DPR. Pengesahannya akan dilakukan pada sidang paripurna DPR, 25 September 2014. Saat ini terjadi polarisasi dukungan partai atas mekanisme pilkada tersebut. Partai-partai pendukung presiden terpilih Joko Widodo plus Partai Demokrat menginginkan agar pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Adapun partai anggota Koalisi Merah Putih menginginkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com