PR Jokowi: Ada yang Belum Tuntas di Tapal Batas

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/9/2014), pengamat perbatasan dan kemaritiman UGM, Dr. I Made Andi Arsana menyebutkan 10 negara yang dimaksud, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.

"Dari 10 negara, bahkan ada dua negara yang belum sama sekali membahas perundingan soal batas negara dengan Indonesia, yakni Palau dan Timor Leste," ujar dia.

Andi mencontohkan beberapa lokasi tapal batas RI dengan Malaysia yang hingga saat ini belum mencapai kesepakatan, yakni di daerah Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Tiongkok Selatan dan Laut Sulawesi. Baik Indonesia atau Malaysia memiliki peta sendiri-sendiri dan menganggap daerah itu masuk kekuasaannya. Tak jarang, situasi demikian merugikan rakyat Indonesia, yakni kelompok nelayan.

"Padahal, batas yang dilalui nelayan belum tentu melanggar kesepakatan. Bisa jadi nelayan cuma melanggar garis yang diyakini masing-masing negara wilayah mereka. Kan yang jadi korban ujung-ujungnya rakyat," lanjut Andi.

Kongres Maritim Universitas Gajah Mada menggelar kongres maritim Indonesia, 23 hingga 24 September 2014 di Balai Senat, UGM. Hasil kongres yang berisi roadmap kebijakan pembangunan kemaritiman tersebut akan diserahkan kepada pemerintahan Jokowi-JK.

Ketua pelaksana Kongres Maritim, Dr. Yosi Bayu Murti mengatakan, kongres  maritim kali ini akan mendisikusikan empat persoalan dasar di bidang kemaritiman Indonesia. Yang pertama, persoalan hukum, hak dan kedaulatan laut Indonesia, termasuk persoalan tapal batas. Kedua, konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim. Ketiga, kebijakan ekonomi berbasis maritim dan keempat, sosial budaya dan peradaban maritim.

"Di akhir kegiatan, kami akan menyampaikan deklarasi kebangkitan Indonesia sebagai negara maririm sekaligus membentuk forum masyarakat maritim Indonesia," ujar Bayu.

baca juga: Tiga Masalah Mendasar Maritim Indonesia