Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Akan Upayakan Amandemen Ke-5 UUD 1945

Kompas.com - 17/09/2014, 19:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya melalui fraksi di DPR periode 2014-2019 akan mengupayakan kembali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Meski sudah baik, kata Muhaimin, UUD 1945 saat ini masih mempunyai kekurangan.

"Fraksi PKB periode mendatang akan mengajak semua fraksi di DPR dan MPR menyempurnakan amandemen UUD 1945," kata Muhaimin, saat memberikan pembekalan kepada caleg terpilih PKB periode 2014-2019, di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (16/9/2014).

Hingga saat ini, UUD 1945 sudah diamandemen sebanyak empat kali. Artinya, jika berhasil, amandemen yang akan diupayakan PKB adalah perubahan yang kelima terhadap UUD 1945.

"Harus diupayakan ada sidang MPR khusus yang membahas kelemahan dan penyempurnaan UUD 1945 ini. Itulah apa yang jadi desain dan agenda kita ke depan," ujarnya.

Muhaimin menilai, masih ada beberapa bagian dalam UUD 1945 yang belum benar-benar berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Padahal, kata dia, warga Nahdlatul Ulama yang merupakan basis PKB, kebanyakan adalah masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Sebanyak 40 persen warga NU masih dalam keadaan yang termarjinalkan. Inilah yang harus kita cermati dan pelajari. Kenapa kami dengan koalisi PDI-P dan Jokowi, karena kami punya misi yang sama, menyangkut kaum kecil. Indonesia masih didominasi kelompok marjinal," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com