Surya Paloh: Tidak Ada Transaksi Politik soal Menteri, tapi Sayang Juga kalau Tidak Dilibatkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, jatah 16 kursi yang disiapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk kalangan dari partai politik bukan merupakan politik transaksional. Dia berpendapat bahwa partai politik memang seharusnya dilibatkan dalam pembentukan kabinet.

"Tidak ada transaksi, tapi sayang juga kalau tidak dilibatkan partai politik. Apa arti peran partai politik kalau dia tidak diperankan," ujar Paloh seusai menghadiri acara penutupan Sekolah Legislatif Pimpinan DPRD Provinsi dan Kab/Kota dari Partai Nasdem, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (16/9/2014).

Paloh meminta kepada masyarakat agar jangan ada konotasi dan persepsi seakan-akan representasi menteri dari partai politik adalah hal yang buruk. Menurut dia, institusi partai politik sangat penting dalam membangun demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

"Jadi kalau partai politik ini tidak diperankan secara baik, maka sistem demokrasi dalam konstitusi kita akan terimbas dan rusak," ujar Paloh.

Terkait dengan syarat Jokowi yang tidak memperbolehkan menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan partai, Paloh menyetujui hal tersebut. Menurut Paloh, representasi menteri dari partai politik tidak boleh lagi menjabat posisi sebagai eksekutif di dalam partai politik.

"Ini saatnya jadi menteri masih merangkap sebagai ketum parpol sudah saatnya kita tinggalkan. Ada asas kepantasan di sana," kata Paloh.