Soal RUU Pilkada, Sikap Akhir Demokrat di Tangan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik pemilihan kepala daerah langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah masih menjadi perdebatan di tubuh Partai Demokrat (PD).

Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, pihaknya hingga kini masih membahas RUU Pilkada tersebut walaupun secara pribadi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono cenderung berharap pilkada langsung tetap dilakukan dengan batasan lebih ketat.

"Banyak varian. Posisi PD, pastinya, di tengah, menjaga keseimbangan. Pilihan yang sesuai dengan etika, aturan, dan akal sehat," kata Pohan ketika dihubungi, Senin (15/9/2014).

Ia mengatakan, Partai Demokrat dalam pembahasan RUU Pilkada bakal mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun, Pohan mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan akhir oleh SBY.

Sebelumnya, dalam video wawancara di channel Suara Demokrat di YouTube, SBY menyatakan masih ada beberapa opsi untuk tetap menyelenggarakan pilkada langsung, antara lain, gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dipilih DPRD, tetapi bupati atau wali kota tetap dipilih langsung.

Meskipun demikian, SBY menekankan perlu aturan yang lebih tegas dalam undang-undang untuk mencegah dampak negatif pilkada langsung, misalnya soal tanggung jawab kandidat calon terhadap tindakan massa pendukungnya untuk menghindari aksi kekerasan antarkubu.

"Sikap akhir, nanti diputuskan Majelis Tinggi dipimpin Pak SBY. Artinya, tak sekadar pilih langsung atau tak langsung. Tapi, ada penajaman kuat terhadap pilihan yang diambil," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Bila nantinya Demokrat memilih pilkada langsung, Pohan mengatakan, diperlukan perbaikan kualitas, lalu meminimkan praktik jual beli suara rakyat dan menekan kecurangan serta manipulasi penyelenggara pemilu.

"Kita mengurangi tekanan 'mahar' parpol. Kita tahu, jika tak diperbaiki, tingkat coblos rakyat hanya 40 persen ke bawah, sudah mobilisasi pula. Itu bisa makin merosot lagi, rakyat makin apatis karena faktor-faktor buruk tadi," kata Pohan.

Pohan mengatakan, persoalan pilkada sangat kompleks. Tidak hanya sekadar pilihan langsung atau lewat DPRD. "Tak sekadar langsung pola sekarang atau pola DPRD versi jadul. Jelas perlu ada varian, ada penajaman, perbaikan total," ujar Pohan.