Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Pilih Pertahankan Pilkada Langsung oleh Rakyat

Kompas.com - 15/09/2014, 06:12 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai rakyat sudah terbiasa dengan pemilihan umum kepala daerah (pilkada langsung). SBY juga menilai sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

"Partai Demokrat, saya pribadi melihat ada dua aspek penting yang mesti kita lihat secara jernih. Pertama begini, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa," kata SBY dalam sebuah wawancara di akun Suara Demokrat di YouTube yang diunggah pada Minggu (14/9/2014) malam.

Tak hanya menilai bahwa rakyat sudah terbiasa dengan sistem pemilihan secara langsung untuk kepala daerahnya, SBY juga menilai ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang tengah ia jalankan.

"Ini juga segaris dengan sistem presidensial, presiden dipilih secara langsung. Berbeda dengan sistem parlementer, pemimpin, apakah perdana menteri atau jabatan yang setara, dipilih oleh parlemen karena rakyat memilih parlemen," papar SBY.

Atas alasan itu, SBY ingin sistem yang telah berjalan sejak era reformasi tersebut dapat terus dijalankan. Ia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut.

"Kalau kita kembali pada pilihan kita, buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini, tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan sebagaimana pula pemilihan presiden secara langsung," ujar SBY.

Meski menilai sistem pilkada langsung oleh rakyat sudah cocok dengan pemerintahan selama ini, SBY memberi catatan dalam pelaksanaannya. Ia mengingatkan, masih maraknya politik uang dalam pilkada langsung.

"Kenyataannya, dalam 10 tahun ini pula banyak ekses yang terjadi dalam pemilihan bagi gubernur, bupati, ataupun wali kota. Dalam pilkada, misalnya, banyak sekali ditengarai penggunaan uang yang tidak jelas. Apakah politik uang atau money politic, ataukah penggunaan uang yang lain," tutur SBY.

Lebih jauh, SBY mengakui bahwa semua pilihan selalu memiliki nilai plus dan minus, yakni pilkada langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Namun, SBY lebih melihat bahwa pilkada langsung perlu dipertahankan. Ia pun menjanjikan, dalam dua hari ini, Partai Demokrat akan memberikan pandangannya secara lengkap tentang RUU Pilkada.

"Kalau saya pribadi, yang telah memimpin selama 10 tahun ini, kalau dulu kita ingin melaksanakan pemilihan secara langsung, ya itulah yang mestinya kita jaga. Akan tetapi, tidak boleh ya sudah itu saja, ada kok kelemahannya. Itu yang kita perbaiki secara fundamental. Itu yang Demokrat sedang pikirkan sekarang ini. Mudah-mudahan satu-dua hari ini kami memiliki posisi yang tepat," tutup SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com