Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KontraS: Jokowi Harus Berani Ungkap Pelanggaran HAM Berat Orang di Sekelilingnya

Kompas.com - 12/09/2014, 19:23 WIB
Unoviana Kartika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta presiden terpilih Joko Widodo untuk bersikap berani dalam mengungkap pelanggaran HAM berat oleh orang-orang di sekelilingnya. Ini supaya Jokowi tidak mengulang kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM berat.
 
"Penyebab utama kegagalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu tidak berani menempuh proses hukum untuk orang-orang di sekelilingnya yang terlibat pelanggaran HAM berat," ujar Kepala Divisi Pengawasan Impunitas Muhammad Daud Berueh saat ditemui di kantornya, Jumat (12/9/2014).
 
Karena itu, KontraS berupaya untuk memacu Jokowi bersikap berani. Salah satunya membuat sebuah slogan dari media sosial bertagar #MasJokoBeraniNggak.
 
Menurut Daud, tidak sedikit orang yang tercatat sebagai pelaku pelanggaran HAM berat berada di belakang Jokowi. Namun, hal ini belum ditindaklanjuti hingga sekarang. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut terjadi pada masa Orde Baru.
 
"Kalau Jokowi berani, artinya dia sungguh-sungguh menepati janjinya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat," kata Daud.
 
Dia melanjutkan, KontraS akan senantiasa menagih visi dan misi presiden terpilih yang secara jelas menyebutkan komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. KontraS berharap, presiden terpilih akan memprioritaskan masalah ini dengan membentuk komite kepresidenan yang khusus berfungsi menyelesaikan masalah ini.
 
"Kami berharap presiden terpilih akan membentuk komite tersebut dalam waktu 100 hari pada awal pemerintahannya. Kalau sudah lebih dari itu, saya percaya, kasus pelanggaran HAM berat bukanlah prioritasnya," ujar Daud.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com