Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bima Arya Akui Pandangan Internal PAN Terpecah Sikapi Pilkada oleh DPRD

Kompas.com - 11/09/2014, 18:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang merupakan kader Partai Amanat Nasional mengungkapkan, persoalan RUU Pilkada menimbulkan sikap pro dan kontrak di internal PAN. Banyak kader PAN yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD, tidak sedikit yang menolak.

"Di milis PAN (grup diskusi di internet melalui email) itu ramai lah perdebatannya. Banyak pro dan kontra. Banyak yang setuju Pilkada tidak langsung dan ada juga yang setuju Pilkada tetap langsung," kata Bima Arya di acara pertemuan pertemuan Apkasi dan Apeksi tolak RUU Pilkada di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Namun, Bima mengaku tidak dapat mengukur berapa persen yang mendukung dan tidak mendukung Pilkada oleh DPRD. Hanya, ia menekankan bahwa sikap awal PAN tetap kepala daerah dipilih rakyat.

"Seingat saya dulu PAN punya sikap tetap Pilkada langsung, jadi ini ada perubahan sikap," katanya.

Lebih jauh, Bima mengatakan, sikap menolak Pilkada melalui DPRD juga diutarakan oleh Bupati Bojonegoro Suryoto yang juga diusung PAN. "Kang Yoto juga sependapat dengan saya," ucapnya. (baca: Tolak Pilkada lewat DPRD, Wali Kota Bogor Siap Dapat Sanksi dari PAN)

Sebelunya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, pihaknya tak akan memberi sanksi kepada kadernya yang menjadi kepala daerah, tetapi menolak rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut Yandri, PAN ingin menjalankan sistem kepartaian secara demokratis dan tak menutup ruang diskusi terkait sikap yang diambil. (Baca: PAN Tak Permasalahkan Kadernya yang Tolak Pilkada lewat DPRD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com