Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mercy Baru Dibatalkan, Menteri-menteri Jokowi Akan Gunakan Mobil Dinas Lama

Kompas.com - 10/09/2014, 22:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Para menteri yang ada di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla nantinya bisa menggunakan mobil dinas lama. Hal ini menyusul keputusan pemerintah membatalkan pembelian mobil dinas Mercedes-Benz untuk kabinet pemerintahan mendatang.

Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Taufik Sukasah, mengatakan, mobil dinas menteri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) akan dikembalikan kepada negara. "Nanti kendaraan sekarang akan ditarik semua dan akan digunakan pemerintahan selanjutnya," ujar Taufik dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Saat ini, mobil dinas menteri-menteri KIB II adalah Toyota Crown Royal Saloon. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sempat mengatakan, mobil-mobil itu dikembalikan maksimal pada 20 Oktober mendatang.

Sementara itu, untuk pengadaan mobil dinas bagi pemerintahan mendatang, Kementerian Sekretariat Negara awalnya berencana membeli Mercedes-Benz tipe E Class 400 sebanyak 72 unit. Namun, rencana itu dibatalkan lantaran mengundang kontroversi di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Taufik mengatakan bahwa pemerintah selanjutnya bisa melakukan lelang ulang terhadap pengadaan mobil dinas menteri atau menggunakan mobil dinas Toyota Royal Saloon yang sudah dibeli pada tahun 2009 lalu. Menurut Taufik, kekurangan dari pemakaian mobil dinas lama adalah tidak adanya fasilitas perawatan gratis seperti mobil baru.

"Mobilnya masih bagus, hanya karena usianya sudah 5 tahun, jadi maintenance-nya sudah tidak ada," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com