KPK: DPRD Pilih Kepala Daerah, Praktik Korupsi Semakin Parah

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menilai praktik korupsi semakin rentan dilakukan kepala daerah hingga tingkat II jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Menurut Busyro, jika kepala daerah dipilih DPRD, korporasi akan cenderung lebih mudah menyogok anggota DPRD dan anggota DPRD jadi lebih leluasa memeras kepala daerah.

"Praktik korupsi di kepala daerah tingkat II untuk IUP (izin usaha pertambangan) akan semakin parah, dan semakin rentan karena korporasi tambang lebih mudah nyogok anggota DPRD dan sebaliknya anggota DPRD merasa lebih leluasa memeras kepala daerahnya," kata Busyro melalui pesan singkat, Minggu (7/9/2014).

Selain itu, menurut Busyro, pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru merampas hak demokrasi rakyat. Sebagai subyek hukum, kata dia, rakyat memiliki hak politik yang harus dihormati.

"Jika selama ini parpol melakukan pendidikan politik dengan benar tentang hak-hak asasi sipil politiknya, maka rakyat akan marah jika hak-haknya dipangkas," sambung Busyro.

Dia mengatakan, pemberantasan korupsi sangat memerlukan peran aktif masyarakat. KPK, menurut Busyro, sudah mencegah praktik korupsi di daerah melalui program-program kerja bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dengan demikian, kata dia, alangkah cantiknya jika beberapa fraksi di DPR tidak memaksakan kehendak mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD dengan dalih pemilu langsung boros anggaran.

Saat ini, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri. Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sepakat pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sementara itu, Fraksi PDI-P, Hanura, dan PKB tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.