Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lewat E-Voting, Nyoblos Pemilu Hanya 30 Detik

Kompas.com - 06/09/2014, 21:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Masyarakat kini tak perlu lagi direpotkan dengan melipat dan mencoblos kertas suara yang bisa memakan waktu beberapa menit. Dengan teknologi e-voting, proses pemilu menjadi lebih cepat dan hemat.

Teknologi karya Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu pun sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah.

Zulwelly, Tim di Program e-Pemilu PTIK BPPT menjelaskan, untuk menjalankan sistem e-voting ini dibutuhkan satu set perlengkapan mulai dari card reader untuk membaca kartu pemilih yang mencantumkan chip dengan nomor NIK e-KTP, sebuah layar sentuh yang menampilkan foto kandidat, dan printer struk barcode sebagai bukti telah menggunakan hak pilih.

"Di sini tidak ada lagi istilah mencoblos karena tidak lagi menggunakan kertas suara. Cukup dengan layar, tinggal sentuh, lalu keluar struknya," ujar Zulwelly saat dijumpai di pameran teknologi Tugu Proklamasi, Sabtu (4/9/2014).

Untuk menerapkan azas kerahasiaan, maka setiap set alat itu tetap ditempatkan di dalam bilik. Seluruh pilihan suara yang dilakukan masyarakat akan secara otomatis dihitung setiap saat.

"Tapi alat ini tidak merekam siapa pilih siapa. Hanya hasil akhirnya saja bisa ketahuan setiap kandidat dapat perolehan suara berapa," ujar dia.

Dengan adanya teknologi e-voting ini, proses pemungutan suara yang biasanya butuh bermenit-menit kini hanya perlu waktu 30 detik. Setelah memberikan pilihan, sebut Zulwelly, pemilih akan mendapat struk bergambar barcode yang dimasukkan ke dalam kotak suara.

Kotak itu hanya akan dibuka apabila memang diperlukan untuk proses pembuktian dalam sengketa pemilu. Zulwelly mengklaim alat e-voting ini tidak akan bisa diretas. Sebab, mesin ini berdiri sendiri dan tidak memiliki koneksi ke internet.

Sementara untuk proses rekapitulasi dilakukan dengan mencatat perolehan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) ke dalam formulir C1. Formulir itu kemudian dipindai dan diolah menjadi data yang terkoneksi ke pusat.

Adapun, untuk satu set alat perlengkapan e-voting dibutuhkan dana sebesar Rp 11 juta. Jumlah ini dinilai lebih murah dibandingkan pencetakan kertas suara setiap kali pemilu dilakukan.

Alat e-voting ini telah diterapkan untuk pemilihan kepala desa Desa Kebon Gulo, Boyolali pada 5 maret 2013, Desa Mendoyo Dangin Tukad di Jembrana, Bali pada 29 Juli 2013, Desa Taba Renah di Musi Rawas, Sumatera Selatab pada 5 Desember 2013.

Terkendala RUU

Chief Engineer Faisol Abdullah mengatakan seluruh desa yang sudah melakukan e-voting merasa puas dan berniat kembali menerapkan sistem yang sama pada pemilihan selanjutnya. Kendati mendapat respons positif dari desa-desa, pelaksanaan e-voting tetap belum bisa diterapkan dalam skala yang lebih tinggi.

"Di Pilkada (tingkat provinsi dan kabupaten), kami masih ada kendala undang-undang. Di PKPU belum memayungi, meskipun MK sudah membolehkan lewat pusuan MK tahun 2010. Yang dibutuhkan adalah payung hukumnya, dan pengadaannya," ucap Faisol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Nasional
Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Nasional
Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis 'Mercy'

Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis "Mercy"

Nasional
26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

Nasional
Soal Perintah 'Tak Sejalan Silakan Mundur', SYL: Bukan Soal Uang, Tapi Program

Soal Perintah "Tak Sejalan Silakan Mundur", SYL: Bukan Soal Uang, Tapi Program

Nasional
Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Nasional
[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

Nasional
MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

Nasional
Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com