Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Usulkan Kementerian Keuangan dan Bappenas Digabung

Kompas.com - 03/09/2014, 16:51 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar mengatakan, partainya mengusulkan beberapa hal untuk pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla. Usulan yang dituangkan dalam "Green Book" itu mulai dari kementerian khusus untuk Papua, penggabungan lembaga negara, hingga opsi untuk Hari Santri Nasional.

"Green Book yang kita berikan kepada Jokowi terus kita perdalam dan perbaiki. Minggu depan kita akan diskusi dengan pakar lagi," kata Marwan di ruang Fraksi PKB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Salah satu usulan yang menyangkut arsitektur kabinet adalah pembentukan kementerian percepatan pengembangan Papua. Usulan ini muncul, kata Marwan, mengingat lembaga negara untuk percepatan pembangunan untuk Indonesia timur tidak maksimal. Sementara itu, dana otonomi khusus yang diberikan untuk Papua sangat besar, mencapai Rp 8 triliun.

"Kementerian UKM saja dananya hanya Rp 1 triliun, sementara otsus Rp 8 triliun. Kalau dikelola dengan baik dalam sebuah kementerian, masyarakat Papua akan lebih sejahtera," ungkap Marwan.

Selain kementerian khusus Papua, PKB juga mengusulkan penggabungan antara Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dengan Kementerian Keuangan. PKB menilai, selama ini perencanaan pembangunan dan keuangan berjalan sendiri-sendiri.

"Jadi, sebaiknya anggaran dan perencanaan jadi satu. Kalau sekarang maunya apa ya jalan sendiri-sendiri," ujar dia.

Marwan mengkritik dengan tidak disatukannya Bapenas dan Kemenkeu tidak ada karya monumental yang dilahirkan pada masa pemerintahan SBY.

"Hampir 10 tahun waduk saja belum ada," kata dia.

Khusus untuk Ditjen Pajak dan Bea Cukai, PKB mengusulkan agar dibentuk lembaga penerimaan negara yang berada langsung di bawah presiden. Terkait usulan Hari Santri Nasional yang pernah dijanjikan Jokowi, PKB memberikan dua opsi. Pertama, menetapkan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional seperti yang diusulkan sebelumnya atau menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Tanggal 22 Oktober, menurut PKB, merupakan hari bersejarah sebagai hari lahirnya revolusi jihad Nahdlatul Ulama (NU).

"Ini wacana yang ditemukan oleh muktamirin (peserta muktamar). Akan kami tambahkan ke dalam Green Book," ungkap Marwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com