Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/09/2014, 09:26 WIB


KOMPAS.com - DI dalam dan di luar istana, hari-hari ini, cukup meriah perbincangan tentang subsidi harga bahan bakar minyak dan promosi orang-orang yang menginginkan jabatan menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Jauh-jauh hari sebelum Jokowi ditetapkan menjadi calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2014, promosi nama-nama untuk jabatan menteri kabinet itu telah dilancarkan sejumlah orang. Ketika kampanye Pilpres 2014 berlangsung, bisa dilihat foto-foto diri orang-orang itu. Foto-foto mereka disisipkan di antara foto atau gambar Jokowi-JK di spanduk-spanduk yang dipasang di tempat umum atau dekat kediaman Jokowi-JK.

Mungkin saja spanduk semacam itu dibuat sendiri oleh orang-orang yang ingin menjadi pejabat dalam pemerintahan Jokowi-JK, termasuk dalam kabinet.

Saat ini, orang-orang dekat Jokowi-JK banyak dibanjiri curriculum vitae atau CV (riwayat hidup singkat) orang-orang yang ingin menjadi menteri. ”Tumpukan tinggi kertas CV sudah masuk ke tempat saya,” ujar seseorang yang dekat dengan JK.

Sebagian besar CV atau riwayat hidup singkat para pemburu kursi menteri itu cenderung narsis, terlalu memuji diri sendiri atau mengajukan yang sangat baik tentang dirinya. Boleh narsis, tetapi apa mereka berani menjalani apa yang dikatakan Jokowi? Menurut Jokowi, menjadi menteri itu harus berani menghadapi mafia, tentu termasuk mafia minyak. KPK pun kini belum gencar menyerang mafia ini.

SBY puji JK

Tentang subsidi BBM, mari kita buka buku Selalu Ada Pilihan, tulisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah subjudul ”Harus Siap menghadapi Politik Aneh dan Ganjil”. Pada Juni 2013 lalu, SBY hadir dalam pertemuan para tokoh fraksi-fraksi partai koalisinya. Seorang tokoh partai besar dalam koalisi itu mengatakan, partainya akan mendukung kenaikan harga BBM yang akan diajukan pemerintah.

”Justru parpol yang tokoh besarnya bertemu dan berjanji kepada saya... menjadi penentang dan penantang yang luar biasa,” kata SBY.

SBY pun meragukan pemimpin redaksi media massa yang mengatakan akan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. ”Jangan-jangan justru yang diberikan ruang besar di televisi atau koran yang mereka pimpin yang menentang kenaikan harga BBM itu,” kata SBY.

Menurut SBY, tidak banyak tokoh yang konsisten dan kesatria soal sikap kenaikan harga BBM ini. Salah satu tokoh itu, kata SBY, adalah JK. (J Osdar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com