Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Boediono Minta Pendulum Nusantara Jadi "Tol Laut" di Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 02/09/2014, 17:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Boediono mendukung presiden terpilih Joko Widodo merealisasikan program "tol laut" yang telah tercantum dalam visi dan misinya. Menurut Boediono, program tersebut mirip dengan program pendulum nusantara milik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pak Boediono meminta kami berinteraksi lebih lanjut dengan Kemenhub untuk mencari data dan informasi tentang konsep pendulum nusantara yang bisa dilanjutkan menjadi program tol laut Jokowi-JK," kata Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, seusai bertemu Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (2/9/2014).

Andi menuturkan, arahan dari Boediono akan disampaikan secepatnya pada Jokowi. Ia menargetkan, dalam dua pekan ke depan, pihaknya telah memulai melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk melihat kesiapan program pendulum nusantara dari sisi anggaran, khususnya untuk direalisasikan di tahun 2015 sesuai dengan konsep tol laut milik Jokowi.

Sesuai dengan pernyataan Boediono, kata Andi, kemiripan pendulum nusantara dengan tol laut terletak pada memperbanyak akses kapal kargo berukuran besar yang melintas di laut wilayah Sumatera sampai Papua.

"Yang perlu diperdalam adalah mengintegrasikan transportasi darat, tidak hanya jalan, tapi juga rel kereta api, pasar, pabrik dan keberadaan pelabuhan di laut dalam," ujarnya.

Sebagai informasi, tol laut mirip dengan pendulum nusantara dan bertujuan untuk mengembangkan ekonomi maritim. Dengan program ini, Jokowi ingin menjadikan laut sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antar daerah atau pulau di Indonesia maupun ke kawasan regional di wilayah Asia-Pasifik. Harapannya, realisasi tol laut itu dapat menekan biaya pengiriman logistik. Sehingga, stabilitas harga barang maupun komoditas antardaerah akan terjaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com