Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Boediono Minta Pendulum Nusantara Jadi "Tol Laut" di Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 02/09/2014, 17:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Boediono mendukung presiden terpilih Joko Widodo merealisasikan program "tol laut" yang telah tercantum dalam visi dan misinya. Menurut Boediono, program tersebut mirip dengan program pendulum nusantara milik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pak Boediono meminta kami berinteraksi lebih lanjut dengan Kemenhub untuk mencari data dan informasi tentang konsep pendulum nusantara yang bisa dilanjutkan menjadi program tol laut Jokowi-JK," kata Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, seusai bertemu Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (2/9/2014).

Andi menuturkan, arahan dari Boediono akan disampaikan secepatnya pada Jokowi. Ia menargetkan, dalam dua pekan ke depan, pihaknya telah memulai melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk melihat kesiapan program pendulum nusantara dari sisi anggaran, khususnya untuk direalisasikan di tahun 2015 sesuai dengan konsep tol laut milik Jokowi.

Sesuai dengan pernyataan Boediono, kata Andi, kemiripan pendulum nusantara dengan tol laut terletak pada memperbanyak akses kapal kargo berukuran besar yang melintas di laut wilayah Sumatera sampai Papua.

"Yang perlu diperdalam adalah mengintegrasikan transportasi darat, tidak hanya jalan, tapi juga rel kereta api, pasar, pabrik dan keberadaan pelabuhan di laut dalam," ujarnya.

Sebagai informasi, tol laut mirip dengan pendulum nusantara dan bertujuan untuk mengembangkan ekonomi maritim. Dengan program ini, Jokowi ingin menjadikan laut sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antar daerah atau pulau di Indonesia maupun ke kawasan regional di wilayah Asia-Pasifik. Harapannya, realisasi tol laut itu dapat menekan biaya pengiriman logistik. Sehingga, stabilitas harga barang maupun komoditas antardaerah akan terjaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com