Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MK: Pilpres Bukan soal Hidup Mati

Kompas.com - 01/09/2014, 10:39 WIB


MATARAM, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan, Pemilihan Umum Presiden bukan soal hidup dan mati, melainkan sebuah proses demokrasi.

Saat halal bi halal keluarga Bima se-Pulau Lombok di Mataram, Minggu (31/8/2014), Hamdan menyatakan, tak banyak negara di dunia ini yang bisa membentuk dan membangun demokrasi yang baik seperti di Indonesia.

Salah satu contohnya, di negara-negara Timur Tengah saat ini terus mencoba melaksanakan demokrasi, tetapi cenderung di ambang perpecahan.

"Negara kita terbesar keempat di dunia, dengan suku bangsa dan etnik yang berbeda tetapi kita bisa mampu melewati itu. Thailand saja gagal," kata Hamdan.

Oleh karena itu, menurut pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat ini, Pemilu bukan urusan hidup dan mati, melainkan sebuah proses dari perjalanan lima tahun.

"Kalau dia tidak bagus, ya jangan dipilih, karena demokrasi sama sekali tidak mengatur pemimpin itu harus ini, tidak dikontrol rakyat, dan prosesnya tidak perlu dengan berdarah-darah," jelas dia.

Menurut Hamdan, membangun demokrasi tidak mudah, harus bisa seiring berjalan dengan kecerdasan rakyat, karena dengan kecerdasan itu akan terbangun kesadaran.

"Soal Pemilu itu bagaimana kita membangun kepercayan, karena dengan kepercayaan itulah masyarakat akan menerima hasil Pemilu," ucapnya.

Namun, kalau pun akhirnya Pemilu itu diprotes, sudah ada institusi untuk menyelesaikan, yakni pengadilan.

"Di negara demokrasi mana pun di dunia ini, jika ada sengketa akan dituntaskan di peradilan, di Indonesia pun seperti itu, ada pada MK dan jika sudah diputuskan itulah finalnya," kata Hamdan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com