Lembaga Non-Struktural yang Tak Efektif Diminta Digabung atau Dibubarkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti mengatakan, beberapa lembaga non-struktural tidak efektif dalam jalannya pemerintahan. Meski tidak efektif, lembaga tersebut masih menerima anggaran.

"Itu sudah ada kajian dari sekretaris negara, waktu itu 15 universitas untuk melakukan kajian," ujar Ikrar di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Ikrar mencontohkan, dari 7 lembaga non-struktural yang telah dinyatakan tidak efektif, di antaranya adalah Komisi Hukum Nasional dan Komisi Kesejahteraan Manula.

"Itu direkomendasi, kalau memang bisa di-merger, ya digabung. Tapi, kalau memang tidak berjalan sama sekali, ya dibubarkan," kata Ikrar.

Ia menambahkan, rekomendasi ini turun karena lembaga tersebut tidak memiliki kantor dan staf. Namun, sejak diusulkan untuk mengadakan kajian terhadap lembaga ini, hingga terbitnya rekomendasi, lembaga ini masih ada. Pimpinannya pun tidak pernah berganti.

"Kok anggaran masih turun? Ada yang minta mobil dinas setingkat Camry," ucap Ikrar.

Ikrar juga menyoroti adanya kementerian koordinasi yang juga tidak efektif. Menurut dia, seorang menko seharusnya berpengalaman sebagai menteri. Namun, saat ini ada menko yang tidak pernah jadi menteri sebelumnya.

"Bagaimana ia bisa mengoordinasi para menteri dalam bidangnya, misalnya polhukam, ekonomi, kesejahteraan, kalau tidak pernah jadi menteri?" sebut Ikrar.

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo sempat mempertimbangkan untuk menggabungkan beberapa kementerian. Senada dengan Jokowi, Universitas Gadjah Mada (UGM) pun mengusulkan agar Jokowi merampingkan kabinet. Perampingan kabinet itu diusulkan menjadi sekitar 28 kementerian dari 34 kementerian yang ada pada pemerintahan saat ini.

Seperti diketahui, tiga perguruan tinggi negeri (PTN) dilibatkan dalam pembentukan kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Ketiga PTN itu adalah UGM, Universitas Airlangga, dan Universitas Andalas. Mereka bekerja di bawah kelompok kerja (pokja) arsitektur kabinet Tim Transisi Jokowi-JK.

Di luar tiga PTN tersebut, Tim Transisi Jokowi-JK juga meminta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mempresentasikan arsitektur kabinet yang dibuatnya. Semua masukan dari ketiga PTN dan LIPI itu sifatnya hanya untuk memperkaya opsi guna mendapatkan struktur kabinet yang efektif. Sampai saat ini, semua masukan masih terus dikaji oleh Tim Transisi Jokowi-JK.

Catatan:

Berita ini sudah dikoreksi. Sebelumnya ditulis badan non-struktural dan kementerian koordinasi tidak efektif.