Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SBY Salah Sebut Harga BBM Subsidi Jenis Premium

Kompas.com - 29/08/2014, 20:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi tentang pendapat berbagai pihak tentang kebijakannya yang tidak ingin BBM bersubsidi dinaikan. Ia menyebut harga keekonomian bensin premium saat ini Rp6.000 perliter, padahal kenyataannya Rp6.500.

"Sekarang ini, harga premium kita sekitar Rp11.000, bisa dikatakan itu harga keekonomian, tapi kan tidak bisa jika sesuai harga pasar," kata SBY dalam wawancara eksklusif di Youtube, Jumat (29/8/2014).

Kepala Negara menekankan, harga keekonomian tidak dapat dijual ke rakyat lantaran Mahkamah Konstitusi melarangnya. Karena itu, kemudian BBM tersebut ada yang disubsidi.

"Pemerintah wajib pertimbangkan daya beli rakyat. Dengan cara pandang itu, bisa saja pemerintah inginkan (harga) premium Rp9.000, kalau meningkat lagi jadi Rp10.000," papar SBY.

Tak hanya itu, SBY yang menjawab pertanyaan berapa harga ideal BBM bersubsidi, dalam hal ini premium, salah menyebut harga.

"Kalau ingin Rp9.000, sekarang harganya Rp6.000, setelah kami naikan tinggal Rp3.000, tinggal 50 persen gap (selisih) nya," kata SBY.

Adapun berdasarkan pengumuman pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik pada Juni 2013 disebutkan, pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium menjadi Rp6.500 per liter (dari sebelumnya Rp4.500) dan solar Rp5.500 per liter, yang berlaku efektif sejak 22 Juni. Pemerintah pun hingga kini belum merubah kebijakan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com