Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Jokowi Minta SBY Naikkan Harga BBM, Sama Saja "Jebakan Batman"

Kompas.com - 29/08/2014, 14:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak usulan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah tepat. Ramadhan justru menuding usulan Jokowi tersebut untuk menjebak SBY.

"Sekarang masalahnya bahwa meminta Pak SBY menaikkan BBM, sama saja dengan 'jebakan Batman'," kata Ramadhan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Ramadhan mengatakan, SBY akan menaikkan BBM jika memang dirasa perlu, bukan karena usulan pihak lain, termasuk dari Jokowi. (baca: SBY Tolak Permintaan Jokowi Naikkan Harga BBM)

Dalam masa pemerintahannya saja, kata Ramadhan, SBY sudah empat kali menaikkan harga BBM. Hal tersebut bukan karena desakan, melainkan demi menyehatkan kebijakan fiskal negara. (baca: CT: Tak Ada yang Melimpahkan Beban BBM ke Pemerintahan Jokowi-JK)

"Pak SBY orang yang terencana, tidak bisa bekerja sembarangan atau acak- acakan. Dia orang yang mempunyai kebijakan dengan perencanaan yang matang. Dengan efektivitas cuma 25 hari, saya rasa tidak mungkin untuk menciptakan kondisi bagi kenaikan itu sendiri," ujar Ramadhan.

Dia menyarankan agar Jokowi tidak perlu takut menaikkan harga BBM setelah dilantik nanti. Ramadhan mencurigai, permintaan Jokowi kepada SBY untuk menaikkan harga BBM disebabkan karena tersandera politik PDI Perjuangan yang selalu menolak kenaikan BBM pada era SBY.

"Saran saya ke Pak Jokowi jangan terlalu gentar untuk BBM ini. SBY saja 2005 naikkan BBM 140 persen, tahun lalu 35 persen. Jadi, Jokowi tersandera politik partai karena partainya mengharamkan kenaikan BBM," ujarnya.

Jokowi siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Adapun JK berpendapat, kenaikan harga BBM seharusnya sudah dilakukan karena kelangkaan BBM sudah menjalar ke mana-mana. (baca: JK: Soal Kenaikan Harga BBM, Besok Juga Oke)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com