Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Empat Mata, Presiden SBY dan Jokowi Bahas RAPBN 2015

Kompas.com - 27/08/2014, 22:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis


NUSA DUA, KOMPAS.com — Salah satu materi yang dibicarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih, Joko Widodo, adalah soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Pertemuan berlangsung selama sekitar 2 jam, di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam.

Namun, keduanya tidak membicarakan secara detail hal pokok apa yang dibicarakan terkait RAPBN 2015 itu.

"Dalam pertemuan kami yang pertama tadi, yang berlangsung hampir selama dua jam, telah kami bicarakan, secara konstruktif, hal-hal penting yang berkaitan dengan agenda kenegaraan dan agenda pemerintahan di akhir tahun 2014 ini, dan juga awal tahun 2015 mendatang. Kami juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program pemerintah yang tengah dijalankan, termasuk RAPBN 2015, dan juga APBN Perubahan 2014 ini," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers bersama dengan Jokowi di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014).

Presiden dan Jokowi sama-sama tidak menjabarkan lebih lanjut soal RAPBN 2015 ini. Dalam pertemuan itu, Presiden SBY mengaku tak membicarkan hal teknis. Hal teknis, lanjutnya, akan dibicarakan oleh jajaran pemerintah yang ditunjuknya dengan tim transisi yang ditunjuk Jokowi.

"Ini bukan pertemuan terakhir. Ini pertemuan pertama yang akan kami tindak lanjuti dengan pertemuan berikutnya. Kami tidak bahas secara teknis karena pertemuan malam ini bukan forum negosiasi. Kami mengikuti sistem, tatanan, dan mekanisme yang berlaku," ujar Presiden SBY.

Sebelum pertemuan ini, Jokowi sempat mengutarakan niatnya untuk menyampaikan pendapat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jokowi menilai subsidi BBM yang ada dalam RAPBN 2015 bentukan pemerintahan SBY cukup memberatkan sehingga dia meminta agar subsidi BBM ditekan. Apabila dana subsidi ditekan, salah satu alternatifnya adalah menaikkan harga BBM.

Wakil presiden terpilih JK meminta agar keputusan menaikkan BBM dilakukan pada masa pemerintahan SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com