Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Persoalkan Komposisi Pimpinan Pansus Tata Tertib DPR

Kompas.com - 27/08/2014, 18:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilihan pimpinan panitia khusus (pansus) penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Rabu (27/8/2014) yang dianggapnya tidak adil. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Abdul Malik Haramain melihat proses pemilihan sarat akan kepentingan politis dari Koalisi Merah Putih.

"Ini tidak adil. PKB mempersoalkan komposisi pimpinan pansus Tatib DPR. Yang seharusnya berazaskan prinsip-prinsip proporsionalitas, justru yang kelihatan adalah pertimbangan menang kalah," kata Malik di Kompleks Parlemen, Rabu (27/8/2014).

Menurut dia, pansus Tatib DPR sebenarnya hanya bertugas merinci hal-hal yang tercantum dalam Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Namun, lantaran hanya membuat aturan turunan, Malik mengatakan pembagian posisi pimpinan sebaiknya lebih berimbang.

"Pansus MD3 dulu kan Demokrat Ketua, Golkar juga sudah pimpinan, PKS juga. Di sini hanya PPP saja yang diganti dengan PAN," kata anggota Komisi II DPR itu.

Seperti diketahui, Pansus penyusunan Tatib DPR sepakat memilih Benny K Harman (Partai Demokrat) sebagai Ketua Pansus. Sementara posisi Wakil Ketua Pansus yakni Aziz Syamsuddin (Golkar), Fahri Hamzah (PKS), Totok Daryanto (PAN). Semua pimpinan itu berasal dari unsur partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Malik mengaku belum melihat ada dampak yang serius dari dikuasainya pansus tatib DPR oleh partai-partai koalisi itu. Namun, dia menegaskan bahwa PDI-P dan PKB seharusnya berhak mendapatkan jatah kursi pimpinan pansus.

Baca juga : Inilah Daftar Anggota Pansus Tata Tertib DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com