Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SBY Diminta Cegah Eksekusi Mati TKI Siti Zainab di Arab Saudi

Kompas.com - 27/08/2014, 18:16 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Hak Asasi Manusia, Amnesty Internasional, berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan kepada otoritas Arab Saudi untuk menangguhkan hukuman mati kepada warga negara Indonesia, Siti Zainab binti Duhri Rupa.

Amnesty Internasional sudah mengirimkan surat kepada Presiden SBY menyikapi informasi bahwa Siti Zainab akan dieksekusi. Siti Zainab divonis mati di Arab Saudi pada 1999 terkait kasus pembunuhan majikannya.

Dalam surat yang diterima Kompas.com, Amnesty Internasional tidak bermaksud meminta ampun atas kejahatan yang dituduhkan kepada Siti Zainab.

"Namun, kami ingin menyampaikan bahwa kami secara mutlak menentang hukuman mati dalam situasi yang bagaimana pun," demikian rilis Amnesty Internasional.

Dalam surat kepada Presiden, Amnesty Internasional mengakui hak dan tanggung jawab pemerintah untuk menyeret ke pengadilan mereka yang diduga pelaku pidana. Namun, pihaknya sangat menentang hukuman mati yang dianggap bentuk penyiksaan yang paling ekstrem.

Hukuman mati juga dianggap melanggar hak untuk hidup seperti tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Internasional Covenant and Political Right, dimana Indonesia yang turut meratifikasinya.

"Saya memohon bapak untuk mengimbau otoritas Kerajaan Arab Saudi untuk mengubah hukuman mati terhadap beliau," demikian isi surat untuk Presiden SBY, yang sudah dikirimkan lebih dari 500 orang.

Siti Zainab merupakan TKI asal Jalan Pasarean KH.M Cholil, Desa Martajasah, RT 01/RE 02, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ia berangkat ke Arab Saud pada tahun 1997. (Baca: TKW Bangkalan Terancam Mati di Arab)

Sebelumnya, Presiden SBY pada Maret 2014 mengatakan, sudah ada 176 WNI, termasuk TKI yang terbebaskan dari hukuman mati di negara lain. Mereka yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati itu rata-rata terlibat kasus pembunuhan dan narkoba.

Meski demikian, ia mengakui masih ada 246 WNI lagi yang masih terancam hukuman mati di negara lain. Sampai sekarang pemerintah RI terus memohonkan pemaafan dan pengampunan dari hukuman. (baca: SBY: Kita Bebaskan 176 WNI dari Hukuman Mati, Itu Bukan Angka yang Kecil)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com