Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Harapkan Pertemuan SBY dan Jokowi Bisa Muluskan Proses Transisi

Kompas.com - 27/08/2014, 08:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin berharap pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan presiden terpilih Joko Widodo berjalan baik. Menurut dia, pertemuan kedua tokoh ini bisa memuluskan proses transisi.

"Ya mudah-mudahan, kesediaan untuk membantu presiden terpilih bisa terjadi suatu proses transisi yang baik dan sukses yang disambut pula dengan baik oleh presiden terpilih. Harapan saya, hasil pertemuan itu maksimal memberikaan manfaat bagi bangsa," kata Amir di Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Menteri Hukum dan HAM ini mengaku tak mau berspekulasi apakah pertemuan itu akan mengubah keputusan Demokrat untuk berada di luar pemerintahan atau tidak. Amir mengatakan, selama ini tak ada pembahasan apa pun di internal Partai Demokrat soal kader-kader yang ditawari posisi menteri oleh Jokowi.

"Saya tidak berkewenangan untuk berspekulasi tetapi apa pun juga, kami selalu siap mendukung posisi penjuru dan sikap yang ditetapkan oleh ketum kami," ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pertemuan dengan presiden terpilih, Joko Widodo hari ini, Rabu (27/8/2014) di Nusa Dua, Bali. Pertemuan akan berlangsung empat mata.

Presiden SBY menyatakan komitmennya untuk membantu proses transisi dengan presiden terpilih. Presiden mengaku ingin membantu agar presiden baru bisa langsung cepat bekerja. Namun, niatan Presiden SBY itu sempat terganggu dengan isu dari kubu Jokowi yang menganggap SBY justru merecoki Jokowi.

SBY pun langsung bersuara melalui akun Twitternya @SBYudhoyono usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Jokowi sebagai presiden terpilih pada 21 Agustus lalu. Jokowi kemudian buru-buru mengklarifikasi isu tersebut dan menganggap SBY tetap ingin membantu pemerintahan baru. Sehingga, pertemuan yang akan dilaksanakan hari ini pun terlaksana.

Sebelum bertemu SBY, Jokowi sudah melakukan konsultasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Rabu (26/8/2014) malam. Pembicaran lebih dititikberatkan pada RAPBN 2015 dan peluang pemerintahan baru mengimplementasikan program-program prioritas dalam anggaran bentukan pemerintahan SBY itu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com