Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Bakal Lobi Partai Koalisi untuk Dapat Kursi Ketua DPR

Kompas.com - 26/08/2014, 14:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bakal melobi partai-partai rekan koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk bekerjasama dalam pemilihan ketua DPR periode 2014-2019. Hal tersebut untuk mengantisipasi langkah partai koalisi Merah Putih yang juga akan bekerjasama jika nantinya ketua DPR dipilih melalui voting.

"Ya, bisa saja nanti kita akan komunikasi juga dengan partai yang lain," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) yang baru, posisi ketua DPR tidak lagi otomatis menjadi hak dari partai pemenang pemilu legislatif seperti dalam UU MD3 sebelum direvisi. Dengan demikian, PDI-P sebagai pemenang Pileg tak otomatis mendapat kursi ketua DPR.

Eriko mengatakan, partainya tak gentar menghadapi manuver yang akan dilakukan parpol lain untuk mendapatkan posisi ketua DPR.

"Kalau berdasarkan peraturan dan fatsun politik yang ada, kita yang harusnya sebagai partai pemenang pemilu yang dapat kursi Ketua DPR, jadi akan kita perjuangkan itu," ujarnya.

Terkait kandidat yang akan diusung sebagai calon Ketua DPR, menurut Eriko, sepenuhnya akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, berdasarkan jenjang struktural, menurut dia, seharusnya Ketua Fraksi PDI-P saat ini Puan Maharani, yang akan dicalonkan.

"Kalau dari segi jenjang harusnya Mbak Puan yang maju, dari Ketua Fraksi jadi Ketua DPR," ujar Eriko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com