Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Menyedihkan, Uluran Tangan SBY Dinilai Merecoki Jokowi

Kompas.com - 22/08/2014, 11:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengaku kecewa dengan adanya sejumlah oknum yang menganggap uluran bantuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai upaya untuk mengganggu presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Kekecewaan yang sama telah diutarakan SBY melalui akun Twitter.

"Sungguh menyedihkan manakala uluran tangan SBY untuk membantu kemulusan proses transisi dinilai sebagai upaya merecoki presiden yang baru. Sungguh tidak pada tempatnya penggunaan kata 'jangan merecoki Pres baru'," kata Amir dalam pesan singkat, Jumat (22/8/2014).

Menteri Hukum dan HAM ini menjelaskan, uluran tangan SBY untuk membantu kemulusan proses transisi yang disampaikannya dalam pidato kenegaraan di DPR beberapa waktu lalu adalah tulus tanpa pamrih dan tanpa syarat apa pun. Uluran tangan tersebut, kata Amir, semata-mata didorong oleh rasa tanggung jawab yang besar seorang pemimpin yang ingin melakukan terbaik agar penggantinya sukses pada awal masa tugasnya.

"SBY ingin meletakkan satu tradisi baru yang akan berguna dalam perjalanan bangsa ke depan," papar Amir.

Terkait dengan posisi Partai Demokrat ke depan, Amir menuturkan, partainya akan berada di luar pemerintahan. Namun, pihaknya akan tetap mendukung semua program yang dianggap pro-rakyat. (baca: Arahan SBY, Demokrat Lebih Bermartabat Jadi Penyeimbang)

Sebelumnya, SBY sempat menulis rangkaian tweet dalam akun Twitter-nya @SBYudhoyono pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (baca: MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Hatta)

Salah satu bunyi tweet-nya adalah soal anggapan SBY sebagai pengganggu. (baca: Lewat Twitter, SBY Nyatakan Tak Akan "Ngerecoki" Jokowi)

"Pesan negatif itu berbunyi 'SBY & PD (Partai Demokrat) jangan ngrecoki Jokowi'. Artinya, SBY jangan mengganggu atau mengatur-atur Jokowi," tulisnya.

Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menegaskan, dirinya dan partainya sama sekali tidak memiliki niat dan pemikiran untuk merecoki Jokowi-JK. Ia dan partainya tidak haus kekuasaan dan akan tetap bersikap independen serta menjadi penyeimbang dalam pemerintahan mendatang.

"Saya dengan senang hati membantu jika memang dikehendaki. Jadi terserah kepada Presiden Baru. Tidak ada pikiran buruk dari saya," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com