Max Sopacua: Tak Mungkin Demokrat Dukung Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan merapat dan mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla jika pasangan itu tetap dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih nantinya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Tidak mungkin kami ke Jokowi-JK. Jokowi hanya berharap mendapat dukungan dan kekuatan di parlemen," kata Max di Jakarta, Selasa (19/8/2014), seperti dikutip Antaranews.com.

Dia menegaskan, rapat internal DPP Demokrat pada Selasa sore tidak membahas dan merespons sama sekali pernyataan Jokowi yang dinilainya meminta dukungan di parlemen. (baca: Jokowi: Demokrat dan PAN Kemungkinan Merapat)

Menurut dia, tidak inginnya Demokrat mendukung pasangan Jokowi-JK ialah karena Jokowi berada di bawah kontrol PDI Perjuangan, partai yang selama ini selalu berbeda pandangan dengan Demokrat.

"Jokowi di bawah kontrol PDI-P. Selama ini, hubungan Demokrat dan PDI-P bagaimana? Banyak berbeda," kata Max.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin menyambut baik wacana merapatnya Demokrat ke koalisi Jokowi-JK. Menurut dia, komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat untuk membantu pemerintahan selanjutnya adalah tanda semakin dekatnya hubungan Jokowi dengan Demokrat. (baca: Amir Syamsuddin Sambut Baik jika Demokrat Gabung Koalisi Jokowi-JK)

Pasangan Jokowi-JK didukung oleh empat parpol, yakni PDI Perjuangan (109 kursi DPR), Partai Nasdem (35 kursi DPR), Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi DPR), dan Partai Hanura (16 kursi DPR). Jika dijumlah, pasangan tersebut memperoleh dukungan 207 kursi DPR.

Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung oleh lima parpol yang lolos ke DPR, yakni Partai Gerindra (73 kursi DPR), Partai Golkar (91 kursi DPR), Partai Amanat Nasional (49 kursi DPR), Partai Persatuan Pembangunan (39 kursi DPR), dan Partai Keadilan Sejahtera (40 kursi DPR). Jika dijumlah, pasangan tersebut memperoleh dukungan 292 kursi DPR.

Adapun Partai Demokrat memperoleh 61 kursi DPR. MK akan memutuskan sengketa hasil Pilpres 2014 yang diajukan Prabowo-Hatta pada Kamis (21/8/2014).