Hanura Ingin Kabinet Jokowi Tanpa Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Hanura Syarifuddin Sudding mengatakan partainya menghargai dan setuju jika menteri dalam kabinet Jokowi-JK nantinya lepas dari kepentingan partai politik.

"Iya kita menghargai itu dan kita sangat setuju, ketika menteri-menteri yang masuk ke dalam kabinet Jokowi-JK nanti itu tidak berbaju partai, karena itu nanti akan syarat akan berbagai macam kepentingan," kata Syarifuddin, Selasa (12/8/2014).

Anggota Komisi III DPR ini membandingkan gagasan ini dengan kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sebagian besar diduduki oleh para petinggi parpol.

"Contoh kasus dalam kabinet SBY seperti itukan (menteri menjabat kepengurusan di partai). Dan itu menjadi pertimbangan akan membuat kabinet Jokowi-JK tidak akan efektif nantinya," katanya.

Dengan kata lain, kata dia, Partai Hanura berharap Jokowi lebih mementingkan kepentingan rakyat dari pada parpol untuk membentuk kabinet yang benar-benar profesional. Selain itu, Syarifuddin menampik jika pola seperti ini akan menghilangkan peran dan fungsi parpol.

"Saya kira tidak seperti itu, partai politik itu juga ada di parlemen. Tidaklah semata-mata masuk ke dalam struktur pemerintahan," ujar dia. Hingga saat ini, Partai Hanura, imbuh dia belum mengusulkan nama calon menteri pada Jokowi. Sore ini, Jokowi berencana menyambangi Partai Hanura untuk bersilaturahmi dengan anggota dewan terpilih dari partai Hanura. "Sebagai partai politik yang mengusung saya kira ada interaksi lah antara Pak Jokowi dengan partai politik. Saya kira dari awal partai politik yang mengusung Jokowi-JK itu kan koalisi yang tidak ada syarat. Dan persyaratan-persyaratan, kalau kemudian itu ada pembicaraan ke arah sana saya kira bisa saja, karena kita sebagai partai politik yang mengusung Jokowi," pungkasnya.