Jokowi Disarankan Libatkan KPK Telusuri Calon Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan mencari menteri yang bebas beban masa lalu, termasuk beban korupsi. Jokowi disarankan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilik terlebih dulu rekam jejak semua calon menteri.

"Persoalan bangsa ini yang paling utama adalah persoalan korupsi. Yang paling penting adalah karena Pak Jokowi ini adalah orang baru, dalam arti tidak mempunyai beban masa lalu. Dengan demikian, kalau ada langkah yang positif melibatkan lembaga antikorupsi atau KPK atau apa pun, untuk mengecek orang per orang dan sebagainya, menurut saya hal yang baik," kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Pramono mengatakan, semangat Jokowi dari awal memang memastikan calon menterinya bebas dari beban masa lalu, terutama korupsi. Jika dari awal seseorang sudah tersandera beban korupsi, kata dia, otomatis itu akan menjadi beban bagi pemerintahan ke depan.

Sebaliknya, jika semua calon menteri bebas korupsi, itu akan memudahkan jalannya pemerintahan baru.

Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, kriteria bebas korupsi tak hanya mereka yang tidak terbukti secara hukum melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, mereka yang terindikasi atau sebatas disebut-sebut terlibat juga harus menjadi bahan pertimbangan.

Terlepas dari itu, kata Pramono, Jokowi bisa mengandalkan data KPK untuk mengecek rekam jejak seseorang.

"Untuk mengecek seseorang, sekarang di KPK sangat gampang. Salah satu yang sederhana, bagaimana seseorang pejabat publik, melaporkan kekayaannya. Apakah itu (kekayaan) sama dengan saat membayar pajak," katanya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch menilai tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak terlibat kasus korupsi tidak layak dipertimbangkan untuk masuk sebagai calon menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. (baca: ICW Tagih Komitmen Anti-korupsi Jokowi-JK dalam Penyusunan Kabinet)

ICW menolak masuknya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhim Dahuri dalam daftar menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) yang dibentuk tim Jokowi Center. Rokhim merupakan mantan terpidana kasus korupsi dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat)