Zainal menjelaskan, dalam beberapa bulan ini Aburizal telah memecat sejumlah pengurus pusat Golkar hanya karena alasan berbeda pendapat dan mengkritik keputusan partai. Ia menilai sanksi pemecatan itu tak sehat untuk kelangsungan demokrasi di tubuh Golkar.
"Sikap Aburizal ini harus kita persoalkan. Pemecatan itu tidak sehat, dan bukti Aburizal bukan politisi sejati," kata Zainal, saat dihubungi, Minggu (10/8/2014).
Ia melanjutkan, keputusan Aburizal memecat sejumlah pengurus pusat Golkar juga selalu dilakukan dengan mekanisme yang tidak jelas. Zainal menuding Aburizal sengaja melakukan pemecatan untuk melanggengkan hasrat politik pribadinya dengan. memanfaatkan posisinya di Partai Golkar.
"Aburizal ingin melakukan pembungkaman. Pemecatan adalah teror untuk kader Golkar," ujarnya.
Dihubungi terpisah, politisi Partai Golkar Indra J Piliang juga menganggap pemecatan yang dilakukan Aburizal tak memiliki landasan hukum yang jelas. Pasalnya, pemecatan yang terjadi dalam beberapa bulan ini ditujukan pada pengurus pusat yang mengkritisi keputusan Aburizal membawa Golkar dalam koalisi permanen pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pengurus pusat yang menyuarakan musyawarah nasional digelar pada 2014.
Menurut Indra, perbedaan pendapat merupakan hal biasa dalam menjalankan demokrasi. Terlebih, pengurus yang meminta munas digelar pada tahun ini juga bersuara dengan mengacu pada AD-ART Golkar. Indra mengaku telah menerima kabar secara informal mengenai pemecatan dirinya dari posisi Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar. Tapi surat pemecatan resmi ia sampaikan belum diterima.
Ia menduga, pemecatan dirinya dari jajaran pengurus Golkar memiliki kaitan dengan rencana digelarnya Munas untuk mencari ketua umum Golkar yang baru. Karena secara kebetulan, Indra merupakan juru bicara tim sukses calon Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang juga telah dipecat dari posisi Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
"Saya melihatnya ini untuk menjegal Pak Agung jadi ketum Golkarm pemecatan saya ini tidak rasional, sandaran hukumnya tidak jelas, karena saya hanya memberikan pendapat soal munas dan itu tak melanggar aturan organisasi," ucapnya.
Untuk diketahui, konflik yang terjadi di internal Golkar terus memanas. Pemicu konflik itu adalah karena banyaknya politisi Golkar yang kecewa dengan keputusan politik Aburizal setelah gagal menang di pemilu legislatif, dan secara sepihak melakukan manuver politik.
Beberapa politisi Golkar yang menentang Aburizal, diancam sanksi pemecatan karena dianggap tak patuh pada keputusan partai. Sampai berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi dari pengurus Golkar. Saat coba dihubungi, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham belum memberikan respons.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.