Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo-Hatta Sebut Kubu Jokowi-JK Takut Gugatan di MK

Kompas.com - 07/08/2014, 16:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Salah satu pengacara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Elza Syarief menilai, kubu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini sedang merasa takut dan khawatir dengan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang sedang diajukan pihaknya ke Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Elza menanggapi beberapa anggota tim Jokowi-JK yang mempermasalahkan kedudukan hukum atau legal standing Prabowo-Hatta untuk menggugat ke MK.

"Tidak ada masalah dengan legal standing. Mungkin mereka takut dengan permohonan kita, jadi sikapnya seperti itu. Ini kan sudah sesuai konstitusi dan hukum," kata Elza di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014).

Tim Jokowi-JK mempermasalahkan kedudukan hukum Prabowo-Hatta karena capres pasangan nomor urut 1 itu sempat menarik diri dari proses pemilu presiden.

Namun, Elza membantah penarikan diri Prabowo-Hatta itu akan berdampak kepada kedudukan hukum keduanya di MK.

"Menarik diri itu apa sih, itu kan hanya sekedar walk out dari proses, menarik diri itu menolak rekapitulasi, bukan mundur dari pilpres," ujarnya.

Sebelumnya, Tim pembela Koalisi Merah Putih mengajukan tiga permintaan kepada MK. Selain membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 355 dan Nomor 356/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil suara nasional dan penetapan pasangan calon terpilih, tim Prabowo-Hatta meminta MK menetapkan perolehan suara baru sesuai dengan hasil penghitungan mereka.

Hasil penghitungan tim Prabowo-Hatta adalah 67.139.153 suara untuk Prabowo-Hatta dan 66.435.124 suara untuk Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Apabila MK tidak sependapat dengan permintaan itu, tim Prabowo-Hatta meminta MK memerintahkan pemungutan suara ulang di semua TPS Indonesia. Jika tetap tidak bersedia, maka MK diminta memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa tempat di 10 provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Nasional
Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Nasional
Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com