Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Advokat Ajukan Jadi Pihak Terkait Gugatan Pilpres untuk Dukung KPU

Kompas.com - 07/08/2014, 12:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan dari Koalisi Advokat untuk Demokrasi Todung Mulya Lubis mengatakan, permohonan yang diajukan koalisi kepada Mahkamah Konstitusi agar dilibatkan sebagai pihak terkait tidak langsung dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) merupakan bentuk dukungan mereka pada Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikatakan Todung di Gedung MK, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

"Oh iya, tentu (dukung)," ujar Todung.

Todung mengatakan, koalisi menilai rangkaian pemilu presiden dan penetapan hasil rekapitulasi suara pilpres oleh KPU berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan. Meski ditemukan beberapa tindakan pelanggaran administrasi, menurut Todung, hal tersebut tidak berpengaruh signifikan pada hasil pilpres.

"Kami sepakat pilpres ini sudah dilaksanakan KPU sesuai undang-undang tanpa manipulasi. Mungkin saja di sana-sini ada dikit persoalan, tapi tidak menegaskan legitimasi pilpres," ujarnya.

Menurut Todung, potensi kecurangan yang diklaim pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa terjadi dalam selisih 8 juta suara pada pilpres tidak benar. Ia menganggap tudingan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pilpres tidak beralasan.

"Menurut kami itu impossible. Bagaimana cara membuktikan 8 juta suara itu curang. Kalau dikatakan ada pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif kita tidak melihat," kata Todung.

Seperti diberitakan, pada Rabu (6/8/2014) kemarin, MK menggelar sidang perdana gugatan PHPU yang diajukan Prabowo-Hatta. Mereka menggugat hasil rekapitulasi suara nasional dan keputusan memenangkan pasangan Jokowi-JK dalam kontestasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum. MK menjadwalkan sidang kedua PHPU pada 8 Agustus 2014 setelah menerima perbaikan berkas dari kubu Prabowo-Hatta selaku pemohon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com