Tidak Masuk dalam Tim Transisi Jokowi-JK, Hanura Legawa

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin mengaku tak mempermasalahkan tidak masuknya perwakilan Partai Hanura dalam barisan tim transisi yang dibentuk presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Saleh, yang terpenting masukan dari Hanura pada rencana dan strategi kebijakan Jokowi-JK kelak tetap dipertimbangkan.

Saleh menjelaskan, tim transisi dibentuk sebagai wadah bekerja tim khusus untuk mencermati berbagai masalah teknis yang terkait dengan pembahasan rancangan APBN 2015. Pembentukan tim transisi ditujukan untuk membantu percepatan bergulirnya program unggulan Jokowi-JK seusai pelantikan nanti.

"Guna mempercepat pelaksanaan visi dan misi, misalnya bagaimana agar Kartu Indonesia Pintar dapat dijalankan," kata Saleh, saat dihubungi, Rabu (6/8/2014).

Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR itu melanjutkan, tim transisi juga dibentuk bukan untuk memetakan figur yang akan dipilih dalam kabinet Jokowi-JK. Ia memercayakan semua prosesnya berjalan baik dan soliditas dukungan untuk Jokowi-JK tetap terjaga.

"Yang penting komunikasi serta masukan-masukan kita terus berjalan seperti biasa dan saya kira semua unsur juga terlibat," ucapnya.

Seperti diketahui, Jokowi-JK membentuk tim transisi untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mempersiapkan hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan pemerintahan 2015. Tim ini diisi oleh lima figur yang disebut dipilih berdasarkan pengalaman dan kompetensinya.

Dari kelima figur itu, hanya dua orang yang berasal dari partai politik pendukung Jokowi-JK, yakni Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan politisi Partai Nasdem Akbar Faizal. Sementara itu, partai pendukung lain, seperti Hanura, PKB, dan PKPI, tak memiliki perwakilan. Ketua tim transisi adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M Soemarno. Dua deputi lainnya adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan pengamat intelijen, Andi Widjajanto.