Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Tak Masalah Tidak Ada Perwakilan dalam Tim Transisi Jokowi-JK

Kompas.com - 06/08/2014, 16:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin mengaku tak mempermasalahkan tidak masuknya perwakilan Partai Hanura dalam tim transisi yang dibentuk presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Saleh, yang terpenting masukan dari Hanura pada rencana dan strategi kebijakan Jokowi-JK tetap dipertimbangkan.

Saleh menjelaskan, tim transisi dibentuk sebagai wadah bekerja tim khusus untuk mencermati berbagai masalah teknis yang terkait dengan pembahasan rancangan APBN 2015 (baca: Ini Fungsi Kantor Transisi Jokowi-JK).

Pembentukan tim transisi ditujukan untuk membantu percepatan bergulirnya program unggulan Jokowi-JK jika dilantik pada Oktober mendatang.

"Guna mempercepat pelaksanaan visi dan misi, misalnya bagaimana agar Kartu Indonesia Pintar dapat dijalankan," kata Saleh, saat dihubungi, Rabu (6/8/2014).

Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR itu melanjutkan, tim transisi juga dibentuk bukan untuk memetakan figur yang akan dipilih dalam kabinet Jokowi-JK. Ia memercayakan semua proses akan berjalan baik dan soliditas dukungan untuk Jokowi-JK tetap terjaga.

"Yang penting komunikasi serta masukan-masukan kita terus berjalan seperti biasa dan saya kira semua unsur juga terlibat," ucapnya.

Seperti diketahui, Jokowi-JK membentuk tim transisi untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mempersiapkan hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan pemerintahan 2015.

Tim ini diisi oleh lima figur yang disebut dipilih berdasarkan pengalaman dan kompetensinya. Dari kelima figur itu, hanya dua orang yang berasal dari partai politik pendukung Jokowi-JK, yakni Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan politisi Partai Nasdem Akbar Faizal. Sementara itu, partai pendukung lain, seperti Hanura, PKB, dan PKPI, tak memiliki perwakilan.

Ketua tim transisi adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M Soemarno. Dua deputi lainnya adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan pengamat intelijen, Andi Widjajanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com