Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub: Infrastruktur Jalan Tak Mendukung Arus Mudik

Kompas.com - 05/08/2014, 18:02 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan menyoroti permasalahan infrastruktur jalan yang dinilai menghambat kelancaran arus mudik pada masa angkutan Lebaran 2014.

"Permasalahan di darat yang lain adalah infrastruktur jalan yang tidak mendukung untuk arus lalu lintas mudik," kata Mangindaan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (5/8/2014), seperti dikutip Antara.

Menhub mencontohkan, sejumlah permasalahan itu antara lain beberapa ruas jalan dan penghubung jalan rusak parah saat musim mudik tahun 2014 ini.

Ia berpendapat, persoalan tersebut sangat menghambat arus lalu lintas selama mudik, bahkan cenderung mengakibatkan kecelakaan di jalan raya.

Selain itu, lanjutnya, bagi pengusaha, hal tersebut akan membuat biaya operasional semakin membengkak karena waktu tempuh yang lama.

"Kami nanti akan minta ke Kementerian Pekerjaan Umum, kalau ada anggaran, kita bikin underpass misalnya untuk menghindari perlintasan KA sebidang," kata Mangindaan.

Menurut dia, hal itu harus diantisipasi antara lain agar sesuai dengan rencana menambah kapasitas KA.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menginginkan pemerintah dapat mendorong percepatan realisasi infrastruktur yang tertunda guna meningkatkan daya saing dan menekan biaya ekonomi tinggi yang masih terjadi di berbagai daerah.

Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin, Ina Primiana, di Jakarta, Selasa (22/7), menyatakan, percepatan realisasi infrastruktur tersebut terutama pada akses jalan dari dan ke pelabuhan serta kawasan industri.

Untuk itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang perlu ditingkatkan. Sinergi antara kementerian-lembaga mutlak dibutuhkan untuk menghindari kebijakan yang tanpa koordinasi.

"Perhatikan kebutuhan yang dapat meningkatkan daya saing dan seluruh fasilitas untuk menekan biaya ekonomi tinggi," katanya.

Untuk itu, Kadin mengharapkan agar pembangunan infrastruktur dapat dipercepat dengan mengacu pada penerapan program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com