ISIS, "Khilafah", dan Indonesia

Oleh: Azyumardi Azra

KOMPAS.com — Islamic State of Iraq and Sham/Syria kini tidak hanya mengancam eksistensi Irak dan Suriah, tetapi dalam batas tertentu mungkin juga Indonesia.

Ini terlihat dari beredarnya video Islamic State of Iraq and Sham/Syria (ISIS) di Youtube pasca Idul Fitri lalu di mana seorang Abu Muhammad al-Indonesi dengan berapi-api memprovokasi warga Muslim Indonesia untuk menyertai "jihad" ISIS di Levant (Irak dan Suriah). Dikelilingi beberapa orang berwajah Indonesia bersenjata lengkap, video itu jelas memperlihatkan keterlibatan sejumlah Muslim Indonesia di medan perang ISIS.

Keterlibatan segelintir warga Indonesia dalam aksi pergolakan (insurgencies) di luar negeri bukan hal baru. Menurut laporan berbagai sumber, ada 30-an atau 50-an warga Indonesia yang turut dalam aksi kekerasan ISIS. Mereka agaknya semula bergabung dengan barisan perlawanan bersenjata terhadap Presiden Bashar al-Assad di Suriah.

Preseden keterlibatan warga Indonesia dalam aksi bersenjata bisa ditemukan sejak 1985-an dalam perang di Afganistan dan konflik di Pakistan. Sejumlah warga Indonesia juga dilaporkan berlatih kemiliteran di Libya. Kembali ke Tanah Air, di antara mereka ada yang melakukan kekerasan dan teror yang marak sejak awal 2000-an. Modus, pola, dan dampak yang muncul dari keterlibatan warga Indonesia terhadap kehidupan agama, sosial, dan politik di Tanah Air bisa terlihat. Meski gagal merekrut warga Muslim Indonesia dalam jumlah besar untuk mendukung aksi dan tujuan mereka, kelompok-kelompok ini mendorong peningkatan intoleransi dan radikalisasi yang dengan cepat bisa jadi terorisme di Tanah Air.

Instabilitas politik dan ISIS

Bisa dipastikan, kemunculan ISIS terkait dengan ketidakstabilan (instabilitas) politik dan keamanan di negara-negara Arab. Menurut sebuah teori sosiologi politik, tatkala negara lemah—tidak mampu memelihara stabilitas politik dan keamanan—saat itu pula aktor dan kelompok non-negara menguat untuk menguasai wilayah yang vakum dari kekuasaan negara.

Dunia Arab atau Timur Tengah secara keseluruhan merupakan salah satu wilayah regional paling tak stabil sejak Perang Dunia II usai. Sejak masa itu sampai kini, wilayah ini hampir selalu jadi pusat pergolakan politik dan kekerasan. Faktor utamanya konflik Palestina-Israel, pertarungan dan kontestasi di antara negara Arab sendiri, serta konflik politik domestik di banyak negara Arab antara rezim otoritarisme dan gerakan Islamis seperti Ikhwanul Muslimin dan sejumlah kelompok sempalannya serta kaum Salafi.

Puncak instabilitas Dunia Arab dewasa ini bermula dengan serbuan Amerika Serikat dan sekutu ke Irak untuk menjatuhkan Presiden Saddam Hussein, Maret 2003. Sejak saat itu, Irak berubah dari salah satu negara terkuat di Timteng menjadi wilayah paling tidak stabil yang membara dengan konflik sektarianisme religio-politik. Mundurnya pasukan AS dan sekutu berikut terbentuknya pemerintahan Irak (kini di bawah PM Nuri al-Maliki) membuat kondisi Irak kian memburuk; memberi banyak ruang bagi kemunculan kekuatan aktor non-negara yang umumnya kelompok radikal paramiliter.

Instabilitas Dunia Arab meningkat ketika transisi menuju demokrasi yang secara signifikan bermula sejak awal 2011. Transisi demokrasi tak hanya merontokkan negara-negara kuat di Dunia Arab, seperti Mesir, Libya, dan Suriah, tetapi juga gagal mewujudkan keseimbangan (equilibrium) baru yang krusial untuk mewujudkan stabilitas politik, sosial, dan agama.

ISIS lahir dari instabilitas politik, sosial, dan agama. Ketika gelombang demokrasi sampai ke Suriah, berkecambahlah sejumlah kelompok oposisi; sebagian murni gerakan "pro demokrasi", lebih banyak lagi kelompok militan-radikal dengan semangat sektarianisme keagamaan bernyala-nyala. Kelompok-kelompok terakhir awalnya mendapat bantuan dana dan persenjataan dari Arab Saudi, Qatar, Uni Eropa, dan bahkan AS. Negara-negara ini kemudian menghentikan bantuan karena ternyata kelompok paramiliter yang mereka bantu sangat divisif dan sebagian berafiliasi dengan Al Qaeda. Hasilnya, kelompok-kelompok paramiliter gagal menumbangkan rezim Assad yang ternyata cukup tangguh karena juga dibantu paramiliter Hezbollah. Sejak awal 2013, ISIS berhasil mengonsolidasikan sejumlah kelompok radikal yang berkonflik satu sama lain untuk mengalihkan target: menguasai wilayah Suriah bagian timur dan Irak bagian barat yang tak bisa dikuasai efektif oleh Pemerintah Damaskus dan Baghdad.

"Khilafah" utopian

Menguasai wilayah-wilayah tersebut, ISIS mendeklarasikan entitas politik baru yang mereka sebut sebagai khilafah. Menggunakan sentimen sektarianisme Sunni versus Syiah dan khilafah sebagai entitas politik pemersatu umat Islam sedunia, ISIS menyeru kaum Muslim sedunia—termasuk Indonesia—untuk mendukung dan bergabung dengan mereka.

Seruan ISIS itu memiliki potensi mendapat sambutan dari kalangan Muslim awam yang tak paham geopolitik Dunia Arab, khususnya Irak dan Suriah. Atau orang-orang Muslim yang memegang idealisme utopian tentang kesatuan umat Islam sedunia di bawah satu entitas politik tunggal khilafah tanpa memahami konsep khilafah itu sendiri beserta implikasi dan konsekuensinya. Meski ada potensi ISIS bisa merekrut segelintir Muslim dari berbagai penjuru dunia, pada saat yang sama ISIS mengandung lebih banyak potensi mendapat perlawanan dari mayoritas terbesar umat Islam. Hal ini terkait terutama dengan paham keagamaannya yang bersifat ”ultra-puritan” yang bahkan jauh lebih ekstrem daripada paham Wahabiyah.

Memegang paham keagamaan "ultra-puritan", ISIS menghancurkan banyak masjid di wilayah yang mereka duduki, dengan alasan masjid-masjid itu jadi ”tempat pemujaan” berbau musyrik yang bertentangan dengan akidah tauhid. Dengan paham keagamaan "ultra-puritan", ISIS berniat menghancurkan Kabah di Mekkah yang menurut mereka telah menjadi pusat pemujaan kemusyrikan.