PKB Nilai Wacana Membentuk Pansus Pilpres Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain menilai tidak tepat wacana pembentukan panitia khusus (pansus) kecurangan Pemilu Presiden 2014 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut dia, pembentukan pansus membutuhkan waktu panjang dan DPR tengah disibukkan dengan banyaknya rancangan undang-undang yang harus dibahas.

"Pansus itu butuh waktu lama, sementara jabatan DPR tersisa dua bulan dan banyak RUU terbengkalai," kata Malik, Senin (4/8/2014).

Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, kalaupun pansus tersebut jadi dibentuk, maka hanya akan menghasilkan keputusan politik. Hasilnya tidak akan memengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum maupun putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemenang Pilpres 2014. "Keputusan pansus sifatnya lebih ke depan, maksudnya lebih pada upaya perbaikan pelaksanaan pilpres selanjutnya," ucap Malik.

Sebelumnya, koalisi partai pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengusulkan agar DPR RI segera membentuk pansus pilpres. Mereka tetap meyakini bahwa pelaksanaan Pilpres 2014 sarat akan praktik kecurangan.

Usulan pembentukan pansus itu pertama kali disampaikan oleh juru bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya saat menggelar konferensi pers di hadapan media asing di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (23/7/2014). Tantowi menyampaikan itu setelah Prabowo menganggap proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, Prabowo menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kubu Prabowo-Hatta mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK, Jumat (25/7/2014).