Golkar Berebut Rekomendasi untuk Jokowi-JK

Oleh: M Hernowo

Musyawarah Nasional Partai Golkar menjadi salah satu perhelatan politik penting setelah pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Hal ini karena munas tersebut tidak hanya berdampak terhadap internal Partai Golkar, tetapi juga terhadap pemerintahan 2014-2019.

Sejumlah nama telah disebut bakal bertarung memperebutkan kursi ketua umum Golkar, partai yang memiliki kursi terbanyak kedua di DPR periode 2014-2019. Mereka antara lain Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, dan anggota DPR Agus Gumiwang Kartasasmita.

Namun, pertanyaan yang sekarang juga sangat penting di samping siapa ketua umum Golkar berikutnya adalah kapan munas itu akan digelar. Oktober 2014 atau April 2015?

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya menegaskan, partainya akan menggelar munas pada April 2015. Hal itu sesuai dengan keputusan Munas Golkar di Riau yang digelar Oktober 2009.

Namun, sejumlah kader Partai Golkar yang tergabung di dalam wadah Eksponen Ormas Tri Karya Golkar menghendaki agar munas dilaksanakan selambat-lambatnya pada 4-8 Oktober 2014 atau lima tahun setelah Munas Golkar di Riau. Syukur-syukur munas dapat dilegar pada September 2014. Dasar pertimbangan mereka adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai bahwa munas digelar setiap lima tahun.

"Saat munas Riau, setelah Aburizal Bakrie dinyatakan sebagai ketua umum yang baru, pimpinan rapat menyatakan munas digelar April 2015. Saat itu tak ada yang menyadari keputusan tersebut bertentangan dengan AD/ART karena masih dalam suasana kemenangan Aburizal Bakrie," kata Ketua Koordinator Eksponen Keluarga Besar Ormas Tri Karya Golkar Zainal Bintang.

Pada Pemilu Presiden 2014, Eksponen Ormas Tri Karya menyatakan mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Posisi mereka berseberangan dengan Tantowi Yahya yang bergabung dengan tim Prabowo-Hatta.

Berulang

Polemik seputar pelaksanaan munas sudah terjadi pada 2009. Saat itu setelah kekalahan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto yang secara resmi diusung Partai Golkar dalam Pilpres 2009, juga muncul wacana percepatan munas yang seharusnya digelar Desember 2009.

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada Agustus 2009 akhirnya memutuskan munas dipercepat pada Oktober 2009.

"Kami ingin mengembalikan pelaksanaan munas pada asal-usulnya, yaitu kebiasaan kami yang menyelenggarakan munas pada Oktober atau menjelang ulang tahun Partai Golkar pada 20 Oktober. Kami bersepakat untuk mengembalikan munas pada Oktober," kata Kalla yang saat itu masih menjabat Ketua Umum Golkar.

Di acara itu, Aburizal yang saat itu menjadi anggota Dewan Penasihat Partai Golkar sempat mengusulkan agar munas dipercepat lagi menjadi akhir September. Alasannya agar pengurus baru DPP Partai Golkar dapat memiliki kemampuan untuk memilih susunan dan komposisi pimpinan di MPR ataupun DPR sebelum terbentuknya pimpinan MPR dan DPR. Namun, usulan itu akhirnya ditolak (Kompas, 13/8/2009).

Saat itu, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim Sabron Djamil Pasaribu menduga, percepatan munas tersebut juga merupakan upaya pihak tertentu untuk merapat ke pasangan calon presiden terpilih saat mereka menentukan susunan kabinet. Ada dugaan percepatan ini dilakukan tepat saat pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menyusun kabinet mereka (Kompas, 22/7/2009).

Dalam perkembangannya, Aburizal yang akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Golkar di Munas Riau membawa partainya masuk ke koalisi pemerintahan Presiden Yudhoyono.

Kepentingan yang ada di balik polemik seputar waktu pelaksanaan munas kali ini diduga juga tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi menjelang Munas Golkar 2009. Zainal Bintang secara tegas menyatakan, jika Munas 2014 digelar paling lambat Oktober 2014, saat penyusunan kabinet 2014-2019, Golkar tak lagi dipimpin oleh Aburizal. ”Jika kelak Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan dilantik 20 Oktober meminta kader Partai Golkar jadi menteri, rasanya tidak etis jika rekomendasi dibuat oleh Aburizal,” kata Zainal. Alasannya, lanjut Zainal, Aburizal yang pada pilpres lalu mendukung pasangan Prabowo-Hatta telah gagal memimpin Golkar.

Sebaliknya, adalah hal yang masuk akal jika Aburizal ingin mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum Golkar setidaknya hingga tahun depan. Pasalnya, posisi itu akan membuatnya memiliki posisi tawar untuk ikut terlibat dalam negosiasi pembentukan kabinet Jokowi-JK. Dalam politik, terlibat dalam negosiasi tersebut, apalagi sampai ikut memberikan rekomendasi, mempunyai implikasi yang sangat besar, baik secara politik, sosial, ekonomi, maupun dari segi harga diri.

Akhirnya, perdebatan tentang waktu pelaksanaan Munas Golkar tidak lebih dari bagian pertarungan untuk mendapatkan posisi tawar dan kedudukan di pemerintahan mendatang. Inilah wajah politik Indonesia.