Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/07/2014, 14:12 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Politisi PDI Perjuangan Ribka Tjibtaning dianggap tidak layak menjadi calon menteri kesehatan jika dilihat dari aspek moral, aspek keilmuan, maupun aspek keterampilan.

Secara aspek moral, Ribka dianggap tidak layak karena dianggap melakukan kejahatan konstitusional dengan menghilangkan ayat tembakau dalam dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan.

"Secara moral telah melakukan kejahatan konstitusional. Namun, kepolisian kesulitan menggolongkan ini pemidanaan apa, pemalsuan juga bukan, tapi saya sebut kejahatan konstitusional," kata pengurus Komnas Pengendalian Tembakau, Hakim Sorimuda Pohan, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/7/2014).

Hal itu disampaikan Sorimuda ketika dimintai tanggapan mengenai masuknya Ribka dalam Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat)

Ribka, kata Sorimuda, sudah dinyatakan bersalah di DPR karena sengaja menghilangkan salah satu ayat di UU tentang Kesehatan. Ayat yang dihilangkan itu, ujar Sorimuda, adalah ayat (2) dalam Pasal 113 yang menyatakan bahwa tembakau sebagai zat adiktif, berbahaya, dan harus dikendalikan. (baca: Ribka Dilarang Pimpin Rapat di DPR)

"(Ayat) itu sudah disahkan dalam rapat paripurna, tapi dia (Ribka) panggil staf di komisi untuk diketik ulang, tapi dia perintahkan agar ayat 2 dihilangkan lalu ayat 3 dijadikan ayat 2," ujarnya.

Menurut Sorimuda, mengubah ayat dalam rancangan undang-undang yang sudah disahkan tersebut merupakan perbuatan terlarang. Seorang presiden sekalipun, kata dia, dilarang melakukan koreksi atas undang-undang yang sudah 30 hari disahkan dan punya kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, dia menilai Ribka tidak layak menjadi calon menkes jika dilihat dari aspek intelektual. Pengetahuan Ribka dianggapnya masih sangat mendasar. Dia dinilai tidak memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan kesehatan masyarakat, pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi, atau terkait dengan manajemen rumah sakit.

"Ya, memang dia tamatan dokter, tapi cuma tamat dokter, tidak ada memperdalam ilmu tertentu, misalnya manajemen rumah sakit," sambung Sorimuda.

Demikian juga dari segi keterampilan. Sorimuda yang juga pernah duduk di Komisi Kesehatan DPR tersebut menilai mantan rekannya itu kurang terampil dalam hal memimpin. Ribka disebutnya tidak pernah memimpin rumah sakit besar.

Kepemimpinannya di Komisi IX DPR pun dianggap Sorimuda biasa-biasa saja. Sorimuda juga mempertanyakan kemampuan Ribka dalam pergaulan di bidang kesehatan internasional.

"Menkes juga harus bergaul di dunia internasional, sidang dewan sedunia untuk masalah kesehatan. Dia mesti membicarakan kesehatan Asia, bagaimana trennya, mungkin kita patut pertanyakan kemampuannya terkait itu. Kecuali dia (Ribka) bisa membuktikan kalau dia sering presentasi di forum dunia, tapi rasa-rasanya tidak, ya," tuturnya.

Sorimuda menilai masih banyak guru besar di bidang kesehatan masyarakat atau penanggulangan penyakit yang lebih layak menjadi calon menkes dibandingkan dengan Ribka.

Baja juga:  

Beredar Petisi Tolak Ribka Tjibtaning Jadi Menkes di Kabinet Jokowi-Kalla

Ribka Mengaku Siap Dicalonkan sebagai Menteri Kesehatan

Ini Janji Ribka jika Ditunjuk Jadi Menteri Kesehatan oleh Jokowi

Ketua Komisi IX Minta Presiden Terbitkan PP Pemidanaan Rumah Sakit

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com