Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Hanura Disarankan Staf Khusus Menag Pilih Biro Perjalanan Haji Al Amin

Kompas.com - 25/07/2014, 16:44 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Hanura Erik Satrya Wardhana mengaku memilih biro perjalanan Al Amin atau Al Amin Universal atas saran dari Staf Khusus Menteri Agama Suryadharma Ali (sekarang mantan), Ermalena Muslim Hasbullah.

Selain itu, Erik memilih biro haji tersebut karena Al Amin dianggapnya sebagai biro haji terbaik yang dimiliki koleganya, yakni Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Melani Leimena Suharli.

"Memang saya mau menggunakan Al Amin karena ini ibadah, saya ingin yang terbaik. Yang saya tahu terbaik itu Al Amin dan Maktour. Saya prefer (lebih memilih) Al Amin karena yang punya wakil ketua MPR, kolega juga, saya lebih merasa nyaman dengan Al Amin," kata Erik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (25/7/2014), saat memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012/2013.

Erik akan dimintai keterangan bagi Suryadharma Ali yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Dia ikut dalam rombongan haji Menteri Agama pada 2012 bersama dengan sejumlah anggota DPR lain.

Mulanya, Erik mengaku tidak tahu jika dia satu rombongan dengan Menag dan pejabat lainnya. Dia baru bertemu Menag dan anggota DPR lain ketika berada dalam pesawat. Saat tiba di Jeddah, Erik juga mengaku keluar bandara melalui terminal umum, bukan VIP.

Dia pun tetap mengantre saat keluar seperti halnya jemaah lain sampai Ermalena menghubunginya untuk bergabung di terminal VIP.

"Nah di situ baru, kemudian ada yang jemput saya, bantu saya lebih cepat keluar dari terminal umum, setelah itu saya gabung di terminal VIP, baru itulah saya ketemu Bu Ermalena. Baru di sana kok kayaknya saya satu rombongan sama mereka tapi belum pasti juga, karena di sana sudah memakai ihram dan satu bus baru saya merasa satu rombongan sama Pak Menag," tutur Erik.

Untuk pergi haji tahun itu, Erik mengeluarkan uang sekitar 19.000 dollar AS, atau hampir Rp 200 juta. Dia tidak tahu apakah ketika itu dia telah menggunakan sisa kuota calon jemaah haji lain atau tidak.

Kepada wartawan, Erik mengaku lebih memilih untuk tidak berangkat haji seandainya dia tahu kalau dia menggunakan sisa kuta calon jemaah haji. Pemberangkatan haji 2012 tersebut merupakan haji pertama Erik.

"Karena niat saya betul-betul ibadah haji, ini haji pertama, saya ingin berlangsung sesuai ketentuan, baik agama maupun peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya saya tahu bahwa kalau, misalnya, saya mengambil kuota jemaah haji, saya pasti memilih tidak berangkat," tuturnya.

Sementara itu, KPK menduga ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Suryadharma dengan mengajak sejumlah pejabat dan keluarganya pergi haji dengan menggunakan sisa kuota calon jemaah haji dan jalur kuota Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

Terkait hal ini, KPK telah memeriksa beberapa orang yang diduga ikut dalam rombongan Menag itu, termasuk sejumlah anggota DPR. Sebelumnya, KPK memeriksa anggota DPR fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz dan Reni Marlinawato.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com