Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Lantik KSAD Baru

Kompas.com - 25/07/2014, 10:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, Letnan Jenderal Gatot Nurmantyo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/7/2014). Gatot akan menggantikan Jenderal TNI Budiman yang akan memasuki masa pensiun.

Berdasarkan jadwal yang diterima dari biro pers Istana, pelantikan dimulai pukul 10.00 WIB. Pelantikan juga akan dihadiri Wakil Presiden Boediono.

Setelah dilakukan pelantikan, Jenderal Budiman akan ditempatkan sebagai perwira tinggi di Mabes TNI hingga waktu pensiunnya pada September 2014.

Pelantikan KSAD baru ini sempat menimbulkan tanda tanya publik lantaran dilakukan setelah Pilpres dan sebelum pensiun.

Pergantian tersebut lalu dikaitkan dengan kemarahan Presiden di hadapan 200 perwira tinggi TNI/Polri dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan, Senin (2/6/2014). Presiden menyebut, ada jenderal aktif yang tidak netral menghadapi Pemilihan Presiden 2014. (baca: SBY Marah Ada Pihak yang Menarik Dukungan Jenderal Aktif)

Istana membantah jika pergantian KSAD disebut karena terkait politik. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, pergantian KSAD sudah dipertimbangkan sejak lama dan tak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilpres 2014. (baca: Istana: Pergantian KSAD untuk Regenerasi, Tak Terkait Pilpres)

Adapun Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, tidak ada yang istimewa dalam proses pergantian jabatan di dalam tubuh TNI. Begitu pula, kata dia, dalam pergantian KSAD. (baca: Panglima TNI Anggap Biasa Rencana Pergantian KSAD)

Letjen Gatot Nurmantyo merupakan lulusan Akademi Militer 1982 yang dibesarkan di tubuh pasukan baret hijau Kostrad. Beberapa jabatan pernah disandangnya antara lain Danrindam Jaya, Danrem 061/Suryakencana (2006-2007), Kasdivif 2/Kostrad (2007-2008), Dirlat Kodiklatad (2008-2009), Gubernur Akmil (2009-2010), Pangdam V/Brawijaya (2010-2011), Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013), dan terakhir Pangkostrad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com