Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berlebihan, Tuding Ada Peran "Hacker" dalam Proses Rekapitulasi Suara

Kompas.com - 24/07/2014, 15:37 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nuning Kertopati menilai, tudingan Tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tentang adanya peran hacker atau peretas asing dalam proses rekapitulasi suara terlalu berlebihan. Menurut dia, hal itu tak mungkin terjadi karena prosesnya dilakukan secara manual.

"Saya rasa tudingan itu berlebihan karena kan di bawah juga manual, dan Jokowi memang menang," ujar Nuning melalui pesan singkat, Kamis (24/7/2014).

Dia mengkritik timses Prabowo-Hatta yang hanya mempermasalahkan daerah-daerah yang dimenangi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, jika memang ada peran peretas dalam proses rekapitulasi, maka peluangnya juga terjadi di daerah-daerah yang dimenangi Prabowo-Hatta.

"Apa juga mereka enggak cari tahu di-hack atau tidak?" kata Anggota Komisi I DPR-RI itu.

Sebelumnya, Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan Letjen (Purn) Yunus Yosfiah menuding adanya 37 peretas asal Korea dan Tiongkok yang menggelembungkan suara Pemilu Presiden 2014.

"Sekitar 4 juta suara dimanipulasi," kata Yunus di Jakarta, Selasa (23/7/2014), seperti dikutip Antaranews.com.

Para peretas itu, kata dia, memanipulasi suara golput di beberapa kecamatan di Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Kasus itu, tambahnya, dalam penanganan Bareskrim Polri. "Sekarang sedang dilaporkan ke Bawaslu," katanya.

Merespons tudingan ini, Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia mengunjungi Rumah Polonia untuk memberikan klarifikasi mengenai pemberitaan seputar adanya peretas atau peretas yang melakukan manipulasi suara pada Pilpres 2014. Perwakilan Kedubes Korea Selatan yang datang yaitu Ryu Jeong-hyun dan Kim Hoil. 

Berdasarkan keterangan pers yang disiarkan dari tim media Rumah Polonia, dalam pertemuan tersebut Jeong-hyun mengatakan bahwa pihak Kedutaan telah melakukan klarifikasi langsung kepada Bareskrim Polri yang menyatakan tak ada satu pun warga Korea yang ditahan berkaitan dengan kasus tersebut.

“Kami telah mengecek secara langsung kepada pihak Bareskrim Polri, dan kami mendapatkan informasi bahwa tak ada satu pun warga negara Korea yang ditahan. Kami berharap kasus ini jangan sampai mengganggu hubungan baik antara kedua negara," tutur Jeong Hyun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com